---
title: "Deklarasi Darurat Fiskal Gyeonggi-do: Analisis Pemangkasan 770 Miliar Won dan Struktur Pendapatan"
locale: id
category: report
category_name: "Laporan"
translation_status: reviewed
license: cc_by
author: "injoys"
source_url: https://injoys.com/en/articles/gyeonggi-fiscal-emergency-budget-analysis-2026
published_at: 2026-08-15T07:35:55+09:00
---

# Deklarasi Darurat Fiskal Gyeonggi-do: Analisis Pemangkasan 770 Miliar Won dan Struktur Pendapatan

> Gyeonggi-do mendeklarasikan keadaan darurat fiskal pada Agustus 2026 karena penurunan pendapatan dan kekurangan dana untuk program wajib, serta mengumumkan rencana revisi anggaran dengan pemangkasan sebesar 770 miliar won. Deklarasi ini berbeda dengan penetapan sebagai entitas dalam krisis fiskal berdasarkan hukum, dan dampak sebenarnya baru dapat dinilai setelah memeriksa rancangan revisi anggaran serta hasil pembahasan Dewan Provinsi Gyeonggi.

## Key Points

- Angka 770 miliar won yang disampaikan Gyeonggi-do merupakan target pemangkasan keseluruhan anggaran dan bukan angka yang sama dengan kekurangan dana sebesar 313,2 miliar won untuk program kesejahteraan masyarakat pada kuartal keempat.
- Menurut pengumuman Gyeonggi-do, pendapatan pajak akuisisi turun sekitar 3,2 triliun won, dari 11 triliun won pada 2021 menjadi 7,8 triliun won pada 2025.
- Penerbitan obligasi daerah pada 2025 mencapai 943 miliar won atau 99.6% dari batas penerbitan saat itu, sehingga kapasitas untuk merespons melalui pinjaman tambahan dinyatakan terbatas.
- Deklarasi darurat fiskal merupakan deklarasi kebijakan dan administratif Gyeonggi-do, serta tidak berarti penetapan sebagai entitas dalam krisis fiskal berdasarkan Undang-Undang Keuangan Daerah ataupun ketidakmampuan membayar.
- Pemangkasan setiap program dan reformasi sistem dapat berubah bergantung pada pembahasan Dewan Provinsi Gyeonggi, konsultasi dengan pemerintah pusat, serta revisi sejumlah peraturan terkait pajak daerah.

Gyeonggi-do menyatakan keadaan darurat fiskal pada 5 Agustus 2026 dan mengumumkan perlunya menyusun anggaran perubahan dengan pengurangan sekitar 7,700 kali 100 juta won. Latar belakang utamanya adalah penurunan pajak perolehan akibat perlambatan transaksi properti, peningkatan belanja kesejahteraan dan program esensial, serta kondisi fiskal yang menyulitkan pemanfaatan obligasi daerah tambahan.

Namun, deklarasi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ketidakmampuan Gyeonggi-do untuk segera membayar utangnya. Deklarasi kebijakan gubernur dan penetapan sebagai entitas dalam krisis fiskal berdasarkan Undang-Undang Keuangan Daerah merupakan prosedur yang terpisah, sedangkan penyesuaian program secara terperinci harus melalui rancangan anggaran perubahan dan pembahasan oleh Dewan Provinsi Gyeonggi.

## Kondisi fiskal berdasarkan angka yang diumumkan

Angka-angka berikut didasarkan pada pengumuman yang disampaikan Gyeonggi-do dalam proses deklarasi keadaan darurat fiskal. Angka untuk tahun yang proses tutup bukunya belum selesai dapat berubah di kemudian hari.

| Pos | Isi pengumuman | Hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran |
|---|---:|---|
| Target anggaran perubahan dengan pengurangan | Sekitar 7,700 kali 100 juta won | Ini merupakan target penyusunan, bukan angka final yang telah ditetapkan dari penjumlahan pemangkasan setiap program. |
| Kekurangan dana program kesejahteraan rakyat pada kuartal ke-4 2026 | Sekitar 3,132 kali 100 juta won | Seluruh 7,700 kali 100 juta won tidak hanya dialokasikan untuk menutup kekurangan ini. |
| Penerbitan obligasi daerah pada 2025 | 9,430 kali 100 juta won | Menurut penjelasan Gyeonggi-do, jumlah tersebut mencapai 99.6% dari batas penerbitan saat itu. |
| Pendapatan pajak perolehan | Dari 11 triliun won pada 2021 menjadi 7 triliun 8,000 kali 100 juta won pada 2025 | Perbandingan ini menunjukkan penurunan sekitar 3 triliun 2,000 kali 100 juta won, atau sekitar 29%. |
| Perbandingan total anggaran | Dari sekitar 32 triliun won menjadi sekitar 42 triliun won | Karena merupakan perbandingan nilai nominal, inflasi, program padanan dana pemerintah pusat, dan perubahan cakupan akuntansi juga perlu diperhatikan. |
| Proporsi bidang kesejahteraan | Sekitar 49% dari total anggaran | Tidak semua anggaran kesejahteraan merupakan belanja yang dapat dikurangi secara sepihak oleh Gyeonggi-do. |

### Mengapa 7,700 kali 100 juta won dan 3,132 kali 100 juta won berbeda

3,132 kali 100 juta won adalah jumlah yang dinyatakan belum berhasil diamankan untuk periode Oktober–Desember 2026 pada sejumlah program utama, seperti perawatan jangka panjang bagi lansia dan makan sekolah. Sebaliknya, 7,700 kali 100 juta won merupakan target restrukturisasi fiskal secara keseluruhan dengan mempertimbangkan kekurangan penerimaan pajak dan penambahan dana untuk belanja esensial.

Oleh karena itu, tidak dapat dipastikan bahwa selisih kedua jumlah tersebut, yakni 4,568 kali 100 juta won, telah ditetapkan untuk penggunaan tertentu. Komposisi yang tepat harus diperiksa dalam rancangan anggaran perubahan yang mencakup rincian koreksi penerimaan, tabel pengurangan per program, transfer masuk dan keluar dana, serta rencana obligasi daerah.

## Penyebab utama kekurangan dana

### Struktur penerimaan yang sangat bergantung pada pajak perolehan

Pajak perolehan adalah pajak daerah yang dikenakan ketika memperoleh properti, kendaraan, dan sebagainya. Karena proporsi pajak perolehan dalam pajak provinsi Gyeonggi-do cukup besar, perubahan volume dan harga transaksi properti dengan cepat tercermin dalam penerimaan.

Berdasarkan pengumuman Gyeonggi-do, pendapatan pajak perolehan turun dari 11 triliun won pada 2021 menjadi 7 triliun 8,000 kali 100 juta won pada 2025. Ketika pasar properti melambat, jumlah transaksi dan dasar pengenaan pajak dapat turun bersamaan, sehingga muncul ketidaksesuaian antara belanja kesejahteraan dan administrasi yang stabil dan berulang dengan penerimaan yang sangat fluktuatif.

Namun, kondisi fiskal secara keseluruhan tidak dapat dinilai hanya dari penurunan pajak perolehan. Sumber dana lain, seperti pajak konsumsi daerah, pajak penghasilan daerah, subsidi pemerintah pusat, penerimaan nonpajak, dana, dan surplus anggaran bersih, juga harus dianalisis bersama.

### Belanja wajib dan esensial yang sulit dikurangi

Perawatan jangka panjang bagi lansia, makan sekolah, serta program bersubsidi yang terkait dengan kebijakan nasional sulit dikurangi dalam waktu singkat karena kesinambungan layanan maupun komitmen hukum dan administratif. Bahkan untuk program yang memperoleh dana pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat diwajibkan menganggarkan dana padanan daerah sehingga skalanya sulit disesuaikan hanya berdasarkan keputusan pemerintah daerah sendiri.

Program yang dirancang sendiri oleh Gyeonggi-do, seperti pendapatan dasar pemuda, mata uang lokal, dan berbagai pendapatan peluang, relatif lebih mungkin disesuaikan, tetapi melibatkan kepentingan penerima manfaat serta kota dan kabupaten. Fakta bahwa proporsi anggaran kesejahteraan tinggi tidak cukup untuk menyalahkan satu program tertentu sebagai penyebab memburuknya kondisi fiskal.

### Menyusutnya ruang pemanfaatan obligasi daerah

Obligasi daerah merupakan utang yang harus dilunasi dengan penerimaan pada masa mendatang. Obligasi ini dapat digunakan untuk mempertahankan program pada masa perlambatan ekonomi atau membangun infrastruktur berskala besar, tetapi semakin mendekati batas penerbitan, semakin kecil ruang untuk berutang tambahan.

Gyeonggi-do menyatakan telah menerbitkan obligasi daerah sebesar 9,430 kali 100 juta won pada 2025 dan menggunakan 99.6% dari batas saat itu. Angka ini berarti ruang penerbitan pada 2025 hampir habis, bukan berarti rasio total utang Gyeonggi-do mencapai 99.6%. Untuk menilai kesehatan fiskal, saldo obligasi daerah, jadwal pelunasan, biaya bunga, serta rasio utang terhadap sumber pendapatan umum harus diperiksa secara terpisah.

## Isu yang muncul dalam sistem keuangan daerah

### Dana penyesuaian dan pajak alokasi umum

Gyeonggi-do membagikan sebagian pajak provinsi kepada kota dan kabupaten dalam bentuk dana penyesuaian. Dana penyesuaian merupakan sumber dana untuk mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antardaerah dan mendukung operasional administrasi kota dan kabupaten.

Sebaliknya, pajak alokasi umum dibagikan pemerintah pusat dengan membandingkan antara lain kebutuhan fiskal standar dan penerimaan fiskal standar pemerintah daerah. Gyeonggi-do mengangkat sebagai masalah struktur yang membuatnya tidak memperoleh pajak alokasi umum karena kapasitas fiskalnya dinilai relatif tinggi. Namun, pemberian alokasi ditentukan berdasarkan hasil perhitungan setiap tahun dan peraturan terkait, sehingga tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk atau besarnya anggaran.

### Siapa yang akan membagikan pajak penghasilan badan daerah

Pajak penghasilan badan daerah yang dibayarkan perusahaan di wilayah provinsi pada prinsipnya merupakan penerimaan kota atau kabupaten terkait. Yongin, Pyeongtaek, dan Hwaseong, tempat fasilitas semikonduktor dan industri berteknologi tinggi terkonsentrasi, dapat memperoleh penerimaan pajak yang besar bergantung pada kinerja dan investasi perusahaan.

Gyeonggi-do mengusulkan sebagai agenda jangka menengah dan panjang suatu skema untuk berbagi sebagian pajak penghasilan badan daerah dengan provinsi agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana regional. Namun, penerimaan kota terkait dapat berkurang sehingga menimbulkan benturan kepentingan antardaerah. Perubahan kepemilikan dan metode pembagian jenis pajak tersebut mungkin memerlukan peninjauan peraturan di tingkat pemerintah pusat dan Majelis Nasional, serta bukan persoalan yang dapat diputuskan sendiri oleh Gyeonggi-do.

## Deklarasi keadaan darurat fiskal bukan penetapan krisis secara hukum

Deklarasi keadaan darurat fiskal Gyeonggi-do merupakan deklarasi administratif dan kebijakan untuk menyampaikan perlunya restrukturisasi belanja dan perbaikan sistem. Deklarasi ini saja tidak otomatis menjadikan Gyeonggi-do sebagai entitas dalam krisis fiskal berdasarkan Undang-Undang Keuangan Daerah atau memulai prosedur pengelolaan khusus oleh pemerintah pusat.

Penetapan sebagai entitas dalam krisis fiskal berdasarkan Undang-Undang Keuangan Daerah merupakan sistem yang diputuskan Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan berdasarkan indikator terkait, seperti rasio pembayaran utang, rasio utang terhadap anggaran, dan rasio defisit neraca fiskal terintegrasi, serta melalui prosedur diagnosis fiskal. Oleh karena itu, istilah-istilah berikut harus dibedakan.

- **Deklarasi keadaan darurat fiskal:** Gyeonggi-do menjelaskan tekanan penerimaan dan belanja saat ini serta mengumumkan kebijakan tanggap darurat
- **Penetapan sebagai entitas dalam krisis fiskal:** Status pengelolaan resmi yang ditetapkan pemerintah berdasarkan indikator dan prosedur dalam peraturan
- **Gagal bayar:** Kondisi tidak mampu memenuhi utang yang jatuh tempo atau kewajiban pembayaran, dan pengumuman kali ini tidak dengan sendirinya berarti kondisi tersebut

Pembedaan ini penting untuk memahami secara terpisah penilaian politik dan kondisi fiskal objektif.

## Respons yang direncanakan dan prosedur pengambilan keputusan

Gyeonggi-do menyatakan akan mengoperasikan satuan tugas penanggulangan krisis fiskal yang dipimpin Wakil Gubernur Bidang Ekonomi pada 10 Agustus 2026 dan menyiapkan langkah penanganan paling lambat akhir Agustus.

Respons jangka pendek diperkirakan sebagai berikut.

1. Menghitung kembali proyeksi penerimaan 2026.
2. Menyeleksi program yang pelaksanaannya terlambat atau memiliki prioritas rendah.
3. Menyusun rancangan anggaran perubahan yang mencakup pengurangan biaya program, pemanfaatan dana, dan penyesuaian belanja.
4. Memprioritaskan penambahan sumber dana untuk program esensial kuartal ke-4 yang masih kurang.
5. Menetapkan anggaran yang disesuaikan melalui pembahasan dan persetujuan Dewan Provinsi Gyeonggi.

Pengumuman kebijakan pengurangan oleh gubernur tidak berarti rincian pemangkasan sebesar 7,700 kali 100 juta won langsung ditetapkan. Perubahan resmi terhadap anggaran yang telah disahkan memerlukan prosedur anggaran perubahan, dan selama pembahasan dewan, jumlah per program dapat bertambah atau berkurang serta beberapa pos dapat dipulihkan.

Gyeonggi-do juga menyampaikan arah penyusunan anggaran utama 2027 melalui peninjauan menyeluruh terhadap program yang ada. Dalam praktiknya, cakupan penyesuaian harus ditentukan setelah meninjau hubungan kontraktual program berkelanjutan, persyaratan padanan dana pemerintah pusat, kewajiban hukum, serta dampaknya terhadap penerima manfaat.

## Dampak yang mungkin dirasakan warga provinsi

Gyeonggi-do memasukkan program Pendapatan Peluang Aksi Iklim sebagai program yang akan dihentikan mulai Agustus 2026. Cara akumulasi dan pembayaran poin bagi setiap peserta serta penanganan saldo yang sudah ada harus diperiksa secara terpisah melalui pengumuman program dan hasil anggaran perubahan.

Pengumuman bahwa anggaran perawatan jangka panjang bagi lansia atau makan sekolah belum dialokasikan untuk sebagian periode juga tidak berarti layanan tersebut langsung dihentikan sepenuhnya mulai Oktober. Hal ini karena Gyeonggi-do dapat mengamankan sumber dana melalui anggaran perubahan dengan pengurangan dan menyesuaikan pembagian biaya dengan kota, kabupaten, kantor pendidikan, atau lembaga terkait.

Bidang yang berpotensi mengalami dampak besar adalah sebagai berikut.

- Program mandiri Gyeonggi-do yang merekrut peserta baru atau memberikan insentif
- Program fasilitas, promosi, dan acara yang kontrak atau pelaksanaannya belum dimulai
- Anggaran dengan tingkat pelaksanaan rendah atau fungsi yang tumpang tindih dengan program lain
- Program yang biayanya dibagi antara provinsi dengan kota dan kabupaten
- Program padanan dana pemerintah pusat yang harus memperoleh tambahan dana daerah sebelum akhir tahun

Kepastian mengenai penghentian manfaat harus dinilai setelah nama program dan rincian pos anggaran dipublikasikan.

## Isu yang mudah terlewatkan: data pelaksanaan lebih penting daripada deklarasi

Hal yang lebih penting daripada kerasnya istilah keadaan darurat fiskal adalah perubahan nyata dalam anggaran dan hasil tutup buku. Memeriksa data berikut secara berurutan dapat membantu membedakan apakah situasi tersebut merupakan kekurangan kas sementara atau kemerosotan fiskal struktural.

| Data yang diperiksa | Hal yang perlu diperhatikan |
|---|---|
| Rancangan anggaran perubahan dengan pengurangan 2026 | Jumlah pemangkasan per program, penambahan anggaran program esensial, dan perubahan proyeksi penerimaan |
| Kondisi pemungutan pajak daerah | Tingkat pemungutan aktual dibandingkan anggaran pajak perolehan serta ada tidaknya pemulihan bulanan |
| Data obligasi daerah | Jumlah penerbitan baru, saldo, struktur jatuh tempo, dan beban pelunasan tahunan |
| Neraca fiskal terintegrasi | Keseimbangan penerimaan dan belanja setelah mengecualikan transfer dana satu kali |
| Rencana pengelolaan dana | Besarnya transfer untuk menutup kekurangan rekening umum dan keberlanjutannya |
| Tutup buku dan tingkat pelaksanaan | Apakah program berulang kali memiliki anggaran tak terpakai dan dana yang dibawa ke tahun berikutnya |
| Anggaran utama 2027 | Apakah pengurangan bersifat satu kali atau merupakan restrukturisasi program permanen |

Secara khusus, anggaran adalah rencana, sedangkan tutup buku merupakan hasil aktual. Jika pajak perolehan terkumpul lebih banyak daripada perkiraan atau terdapat sisa dana pelaksanaan, jumlah kekurangan dapat menyusut. Sebaliknya, jika penerimaan pajak kembali turun atau belanja wajib meningkat, skala penyesuaian dapat membesar.

## Prospek ke depan

Dalam jangka pendek, rancangan anggaran perubahan dengan pengurangan yang diajukan kepada Dewan Provinsi Gyeonggi akan menjadi titik penentu pertama. Seberapa besar penambahan dana untuk program esensial bagi kesejahteraan rakyat dan program mandiri mana yang dikurangi akan menjadi substansi nyata respons terhadap keadaan darurat fiskal.

Dalam jangka menengah, transaksi properti dan kecepatan pemulihan pajak perolehan, beban pelunasan obligasi daerah, serta peningkatan pembagian dana daerah untuk kesejahteraan akan menentukan ruang fiskal. Jika belanja tetap terus meningkat ketika penerimaan belum pulih, restrukturisasi berulang mungkin tetap diperlukan setelah 2027.

Dalam jangka panjang, pembagian pajak penghasilan badan daerah, reformasi dana penyesuaian, dan metode perhitungan pajak alokasi umum akan menjadi isu utama dalam pembagian sumber dana antara pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kota dan kabupaten. Namun, karena reformasi sistem memerlukan peninjauan hukum dan kesepakatan antardaerah, langkah tersebut sulit dipandang sebagai sarana untuk mengatasi kekurangan dana 2026 dalam waktu dekat.

## FAQ

### Apakah deklarasi darurat fiskal Gyeonggi-do berarti kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar?
Tidak. Deklarasi kali ini merupakan deklarasi administratif dan kebijakan yang diumumkan Gyeonggi-do untuk menanggapi penurunan pendapatan dan tekanan belanja. Hal ini merupakan konsep yang berbeda dari penetapan sebagai daerah dalam krisis fiskal berdasarkan Undang-Undang Keuangan Daerah atau ketidakmampuan membayar utang.

### Apakah pemangkasan anggaran sebesar 7,700 ratus juta won sudah ditetapkan?
Rincian pemangkasan untuk setiap program belum semuanya ditetapkan. Setelah Gyeonggi-do menyusun rancangan anggaran tambahan dengan pengurangan anggaran, Dewan Provinsi Gyeonggi harus meninjau dan mengesahkannya. Dalam proses tersebut, jumlah keseluruhan dan rincian pos dapat berubah.

### Mengapa kekurangan dana sebesar 3,132 ratus juta won untuk program kesejahteraan rakyat berbeda dari target pengurangan sebesar 7,700 ratus juta won?
3,132 ratus juta won adalah dana untuk beberapa program utama kesejahteraan rakyat yang disebut mengalami kekurangan pada kuartal ke-4 tahun 2026. Karena 7,700 ratus juta won merupakan target yang mencakup penyesuaian pendapatan dan restrukturisasi seluruh belanja, cakupan kedua angka tersebut berbeda.

### Mengapa penurunan pajak perolehan Gyeonggi-do berdampak besar terhadap keuangan?
Karena pajak perolehan memiliki porsi besar dalam pajak provinsi Gyeonggi-do. Jika transaksi properti menurun atau harga turun, penerimaan pajak perolehan akan berkurang. Namun, belanja untuk kesejahteraan dan layanan administratif sulit dikurangi dengan laju yang sama sehingga kesenjangan fiskal dapat membesar.

### Apakah angka 99.6% dari batas penerbitan obligasi daerah berarti rasio utang Gyeonggi-do adalah 99.6%?
Tidak. Penjelasan Gyeonggi-do berarti bahwa pada tahun 2025, Gyeonggi-do menerbitkan obligasi daerah senilai 99.6% dari batas penerbitan yang diizinkan. Untuk menilai tingkat utang secara keseluruhan, saldo obligasi daerah, sumber dana umum, jadwal pembayaran, dan biaya bunga harus diperiksa secara bersamaan.

### Apakah layanan perawatan jangka panjang lansia dan makan sekolah akan dihentikan mulai Oktober 2026?
Penghentian layanan tidak dapat dipastikan hanya berdasarkan pengumuman bahwa anggaran tidak dialokasikan untuk sebagian periode. Gyeonggi-do berencana menutupi kekurangan melalui anggaran tambahan dengan pengurangan anggaran dan realokasi sumber dana. Untuk hasil akhir, rancangan anggaran tambahan dan pengumuman lembaga terkait perlu diperiksa.

### Apa yang perlu diperiksa oleh peserta Pendapatan Peluang Aksi Iklim?
Tanggal mulai berlakunya penghentian program, apakah aktivitas baru tetap diakui, serta ketentuan pencairan dan penggunaan poin yang telah dikumpulkan harus diperiksa secara terpisah. Karena standar operasional terperinci dapat berubah dalam proses penyesuaian anggaran, pengumuman resmi Gyeonggi-do dan lembaga pengelola program menjadi acuannya.

### Apakah masalah akan langsung terselesaikan jika pajak penghasilan daerah badan dibagi antara Gyeonggi-do dan kota serta kabupaten?
Hal itu sulit dianggap sebagai solusi jangka pendek. Jika pembagian pendapatan antara provinsi dan kota serta kabupaten diubah, sumber dana kota tempat perusahaan terkonsentrasi dapat berkurang. Selain itu, peninjauan peraturan terkait serta pembahasan oleh pemerintah pusat dan Majelis Nasional mungkin diperlukan.

### Data apa yang perlu diperiksa untuk menilai kondisi keuangan Gyeonggi-do secara objektif?
Tabel penyesuaian setiap program dalam rancangan anggaran tambahan dengan pengurangan anggaran, penerimaan pajak daerah bulanan, saldo obligasi daerah dan rencana pembayarannya, neraca fiskal terintegrasi, rencana pengelolaan dana, serta laporan realisasi tahunan perlu diperiksa secara bersamaan. Karena anggaran merupakan rencana, laporan realisasi dan tingkat pelaksanaan sangat penting ketika menilai kondisi sebenarnya.

## Sources

- [Situs web resmi Provinsi Gyeonggi](https://www.gg.go.kr/)
- [Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan, Keuangan Daerah 365](https://lofin365.go.kr/)
- [Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional, Undang-Undang Keuangan Daerah](https://www.law.go.kr/법령/지방재정법)
- [Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional, Undang-Undang Pajak Alokasi Daerah](https://www.law.go.kr/법령/지방교부세법)
- [Portal Statistik Nasional KOSIS](https://kosis.kr/)

## Images

![Peta Gyeonggi dengan tumpukan koin menyusut, panah turun, indikator risiko, dan neraca anggaran](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6Nzk3MSwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--e49511369a38ab02e07c05b0eb60b5bed8460199/ai-7455a516.webp)
![Diagram anggaran dengan lampu peringatan, gedung pemerintah, layanan publik, dan brankas terkunci](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6Nzk3NywicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--231becf9f8fed4c1d6fd4100c7f94a8119612a58/ai-f0e75ecc.webp)