---
title: "Apakah Anak yang Menggunakan Kartu Kredit Orang Tua Melanggar Hukum? Standar Pengalihan Kartu dan Pajak Hibah"
locale: id
category: policy_guide
category_name: "Panduan Kebijakan"
translation_status: reviewed
license: cc_by
author: "injoys"
source_url: https://injoys.com/en/articles/child-using-parent-credit-card-korea-law-gift-tax
published_at: 2026-08-07T23:39:48+09:00
---

# Apakah Anak yang Menggunakan Kartu Kredit Orang Tua Melanggar Hukum? Standar Pengalihan Kartu dan Pajak Hibah

> Penggunaan kartu kredit atas nama orang tua oleh anak tidak diizinkan berdasarkan ketentuan kartu. Jika penyerahan kartu beserta hak penggunaannya secara hukum tergolong sebagai pengalihan, tindakan tersebut dapat dikenai hukuman pidana. Manfaat ekonomi dari pembayaran pengeluaran pribadi anak oleh orang tua dapat dikenai pajak hibah apabila tidak memenuhi persyaratan pembebasan pajak untuk biaya hidup atau pengurangan harta hibah.

## Key Points

- Meskipun pemegang kartu memberikan persetujuan, penggunaan bebas kartu kredit atas nama orang tua oleh anak tidak serta-merta menjadi penggunaan yang sah.
- Orang yang mengalihkan atau menerima pengalihan kartu kredit dapat dikenai hukuman penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta won berdasarkan Undang-Undang Bisnis Keuangan Kredit Khusus.
- Tindak pidana pengalihan tidak otomatis dianggap terbukti hanya karena seseorang pernah melakukan pembayaran untuk orang lain. Latar belakang dan cara penyerahan kartu beserta hak penggunaannya juga akan dinilai.
- Jika biaya hidup atau biaya pendidikan yang wajar diberikan kepada anak yang membutuhkan dukungan dan langsung digunakan untuk tujuan tersebut, pajak hibah mungkin tidak dikenakan.
- Pengurangan harta hibah sebesar 50 juta won untuk anak dewasa dan 20 juta won untuk anak di bawah umur berlaku selama 10 tahun, bukan batas pembebasan pajak tahunan yang berlaku untuk seluruh penggunaan kartu.

Meskipun orang tua telah mengizinkan, pada prinsipnya anak tidak diperbolehkan menggunakan kartu kredit atas nama orang tua seolah-olah itu kartu miliknya sendiri. Namun, tidak semua pembayaran langsung menjadi tindak pidana. Penilaian berdasarkan undang-undang kartu kredit dan pajak hadiah dapat berbeda tergantung pada **cara kartu diserahkan**, **untuk siapa pengeluaran tersebut dilakukan**, dan **apakah anak telah mengganti jumlah yang digunakan**.

## Kesimpulan terlebih dahulu: masalah kartu dan pajak hadiah adalah hal yang terpisah

Agar tepat, masalah ini harus dibagi menjadi dua tahap berikut.

1. **Legalitas penggunaan kartu:** Menilai apakah anak menerima kartu atas nama orang tua beserta hak untuk menggunakannya.
2. **Apakah dikenai pajak hadiah:** Menilai apakah orang tua menanggung tagihan kartu untuk anak sehingga anak memperoleh manfaat ekonomi secara cuma-cuma.

Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan kartu tidak berarti bahwa semua pengeluaran dikenai pajak hadiah. Sebaliknya, meskipun menggunakan kartu keluarga yang diterbitkan secara resmi oleh perusahaan kartu, masalah pajak hadiah tetap dapat timbul secara terpisah jika orang tua membayar biaya pribadi anak.

## Mengapa penggunaan kartu kredit atas nama orang tua oleh anak menjadi masalah

### Penyerahan dan penerimaan kartu kredit dilarang oleh hukum

Pasal 15 Undang-Undang tentang Usaha Keuangan Kredit Khusus melarang tindakan menyerahkan atau menerima kartu kredit serta menetapkan hak gadai atas kartu kredit. Berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang yang sama, orang yang melanggar ketentuan tersebut dengan menyerahkan atau menerima kartu kredit dapat dikenai **pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 juta won**.

Namun, tidak dapat langsung disimpulkan bahwa tindak pidana penyerahan atau penerimaan kartu secara hukum otomatis terpenuhi hanya karena anak pernah sekali melakukan pembayaran sebagai pengganti. Penilaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan fakta-fakta konkret berikut secara menyeluruh.

- Apakah orang tua membiarkan anak terus menyimpan kartu tersebut
- Apakah anak melakukan pembayaran secara mandiri sesuai kebutuhannya sendiri
- Apakah kata sandi atau sarana autentikasi pembayaran daring juga diserahkan
- Berapa lama, berapa kali, dan berapa besar jumlah penggunaan kartu
- Apakah anak membayar barang milik orang tua karena diminta oleh orang tua
- Siapa yang sebenarnya menanggung tagihan pembayaran

Dengan demikian, ungkapan yang tepat bukanlah “anak pasti melakukan kejahatan jika menggunakannya sekali”, melainkan **penyerahan kartu orang tua beserta hak penggunaannya kepada anak dilarang, dan jika bentuknya termasuk penyerahan secara hukum, tindakan tersebut dapat dikenai pidana**.

### Meskipun ada izin orang tua, hal itu bukan penggunaan normal oleh pemegang kartu

Kartu kredit adalah alat pembayaran yang digunakan oleh anggota yang namanya tercantum pada kartu. Ketentuan standar anggota perorangan kartu kredit dan ketentuan perusahaan kartu pada umumnya melarang anggota membiarkan pihak ketiga, termasuk pasangan atau anggota keluarga, menggunakan kartu tersebut.

Fakta bahwa orang tua telah memberikan izin merupakan keadaan penting ketika menilai apakah terjadi pencurian atau penggunaan tanpa izin, tetapi hal itu tidak menjadikan anak sebagai anggota resmi kartu. Pelanggaran ketentuan dapat mengakibatkan penghentian penggunaan kartu atau pemutusan kontrak, serta pembatasan kompensasi ketika terjadi insiden atau perselisihan mengenai tanggung jawab atas tagihan kartu.

Jika kartu digunakan tanpa persetujuan orang tua, masalahnya bukan sekadar pelanggaran ketentuan. Bergantung pada latar belakang penggunaannya, dapat pula dipertimbangkan masalah pidana tersendiri, seperti penipuan, pencurian, atau penyalahgunaan sarana autentikasi pembayaran elektronik.

## Pembayaran tagihan kartu oleh orang tua dapat menjadi hadiah

Dalam pajak hadiah, hal yang penting bukan nama pemegang kartu itu sendiri, melainkan **apakah anak memperoleh manfaat ekonomi tanpa membayar imbalan**. Jika anak menggunakan kartu orang tua untuk membeli barang atau jasa bagi dirinya sendiri dan orang tua menanggung tagihannya, hal tersebut dapat dipandang sebagai pembayaran utang atau biaya konsumsi anak oleh orang tua sehingga dapat menimbulkan masalah hadiah.

Sebaliknya, dalam kasus berikut, mungkin tidak ada jumlah yang dihadiahkan kepada anak atau jumlah tersebut dapat berkurang.

- Anak hanya membeli barang milik orang tua sebagai pengganti dan tidak memperoleh manfaat
- Anak benar-benar mengganti seluruh jumlah yang digunakan kepada orang tua
- Uang tersebut merupakan pinjaman orang tua kepada anak dan syarat serta riwayat pembayaran kembali dapat dibuktikan
- Biaya tersebut termasuk biaya hidup atau biaya pendidikan umum yang tidak dikenai pajak berdasarkan undang-undang

Untuk menyatakan bahwa pembayaran telah diganti, sebaiknya simpan riwayat transfer rekening, laporan kartu, dan catatan penyelesaian pembayaran. Jika hanya membuat surat perjanjian pinjaman secara formal setelah kejadian tanpa benar-benar melakukan pembayaran kembali, transaksi tersebut mungkin tidak diakui sebagai pinjaman.

## Kapan biaya hidup dan biaya pendidikan tidak dikenai pajak hadiah

Undang-Undang Pajak Warisan dan Pajak Hadiah menetapkan harta tertentu, termasuk biaya hidup dan biaya pendidikan yang diakui berdasarkan kelaziman sosial, sebagai objek yang tidak dikenai pajak hadiah. Namun, tidak semua pengeluaran otomatis menjadi biaya hidup hanya karena dibayar oleh orang tua.

Pada umumnya, kondisi-kondisi berikut dipertimbangkan secara bersamaan.

- Apakah orang tua perlu menanggung kebutuhan hidup anak
- Apakah anak mampu menanggung biaya tersebut dengan pendapatan dan hartanya sendiri
- Apakah jumlahnya berada pada tingkat yang wajar dengan mempertimbangkan keadaan keluarga dan kelaziman sosial
- Apakah uang yang diberikan langsung digunakan untuk biaya hidup atau biaya pendidikan
- Apakah uang tersebut tidak digunakan untuk tabungan, investasi, atau perolehan aset

| Contoh pengeluaran | Arah penilaian pajak secara umum |
|---|---|
| Biaya makan, tempat tinggal, dan uang kuliah anak yang masih perlu ditanggung | Dapat tidak dikenai pajak jika langsung digunakan dalam batas yang wajar |
| Anak membayar kebutuhan sehari-hari yang digunakan bersama orang tua | Mungkin sulit dianggap sebagai hadiah pribadi kepada anak |
| Anak mengganti jumlah yang sama kepada orang tua setelah menggunakan kartu | Mungkin bukan hadiah jika pembayaran kembali yang sebenarnya dapat dibuktikan |
| Barang mewah bernilai tinggi, biaya perjalanan berlebihan, dan konsumsi mewah | Kemungkinan pengecualian pajak sebagai biaya hidup ditolak menjadi lebih besar |
| Membeli kupon hadiah dengan kartu atau mencairkannya untuk ditabung atau diinvestasikan | Kemungkinan dikenai pajak besar karena tidak langsung digunakan sebagai biaya hidup |
| Orang tua membayar biaya perolehan aset seperti kendaraan atau real estat | Lebih mungkin dinilai sebagai hadiah daripada biaya hidup biasa |

Fakta bahwa anak tidak memiliki pendapatan merupakan unsur penilaian yang penting, tetapi bukan syarat otomatis untuk tidak dikenai pajak. Sebaliknya, adanya pendapatan pada anak juga tidak berarti semua biaya hidup yang dibayar orang tua pasti dikenai pajak. Kebutuhan nyata untuk menanggung hidup anak, tujuan pengeluaran, dan jumlahnya dinilai secara bersamaan.

## Arti tepat potongan 50 juta won dan 20 juta won selama 10 tahun

Potongan dasar harta hadiah yang berlaku ketika menerima hadiah dari orang tua atau garis keturunan langsung lainnya adalah sebagai berikut.

| Anak sebagai penerima hadiah | Potongan harta hadiah selama 10 tahun |
|---|---:|
| Anak yang telah dewasa pada tanggal hadiah | 50 juta won |
| Anak yang masih di bawah umur pada tanggal hadiah | 20 juta won |

Jumlah tersebut bukan batas yang berarti “kartu boleh digunakan hingga sebesar ini”. Jumlah tersebut juga bukan batas yang diperbarui setiap tahun. Potongan ini diterapkan setelah memeriksa hadiah yang diterima dari orang tua atau garis keturunan langsung lainnya selama 10 tahun sebelum tanggal hadiah tersebut.

Jumlah yang sejak awal tidak dikenai pajak karena diakui sebagai biaya hidup biasa juga harus dibedakan dari potongan harta hadiah. Jumlah yang memenuhi persyaratan pengecualian pajak untuk biaya hidup dikeluarkan dari harta hadiah yang dikenai pajak, sedangkan potongan adalah sistem yang diterapkan setelah menghitung harta hadiah yang menjadi objek pajak.

## Tarif pajak hadiah tidak langsung diterapkan pada seluruh jumlah penggunaan kartu

Tarif pajak hadiah diterapkan secara progresif dari 10% hingga 50% berdasarkan dasar pengenaan pajak.

| Dasar pengenaan pajak | Tarif pajak | Potongan progresif |
|---:|---:|---:|
| Paling banyak 100 juta won | 10% | Tidak ada |
| Lebih dari 100 juta won dan paling banyak 500 juta won | 20% | 10 juta won |
| Lebih dari 500 juta won dan paling banyak 1 miliar won | 30% | 60 juta won |
| Lebih dari 1 miliar won dan paling banyak 3 miliar won | 40% | 160 juta won |
| Lebih dari 3 miliar won | 50% | 460 juta won |

Oleh karena itu, cara yang langsung mengalikan jumlah penggunaan kartu dengan 10–50% tidaklah tepat. Harta hadiah yang dikenai pajak harus dijumlahkan, lalu potongan yang berlaku dikurangkan, dan tarif progresif diterapkan pada dasar pengenaan pajak tersebut.

Sebagai contoh, jika diasumsikan seorang anak dewasa menerima manfaat yang menjadi objek pajak dengan jumlah total 60 juta won dari orang tuanya selama 10 tahun dan tidak ada hadiah lain atau potongan terpisah, dasar pengenaan pajaknya dapat menjadi 10 juta won setelah dikurangi potongan harta hadiah dari garis keturunan langsung sebesar 50 juta won. Contoh ini dimaksudkan untuk menjelaskan struktur perhitungan. Jumlah pajak sebenarnya dapat berbeda tergantung pada waktu pemberian hadiah, hadiah sebelumnya, status pelaporan, dan potongan individual.

## Apakah tidak melaporkan pajak selalu berujung pada pidana

Jika pajak hadiah timbul tetapi tidak dilaporkan atau dibayar, selain pajak pokok dapat dikenakan denda tambahan karena tidak melaporkan atau melaporkan terlalu rendah serta denda tambahan karena keterlambatan pembayaran. Namun, fakta bahwa pajak hadiah tidak dilaporkan tidak berarti bahwa semua kasus langsung berujung pada pidana.

Jika pajak dihindari melalui penipuan atau tindakan tidak sah lainnya, masalah pemidanaan pelanggaran pajak dapat timbul secara terpisah. Kesalahan sederhana, sengketa mengenai apakah transaksi dikenai pajak, dan tindakan penyembunyian yang disengaja dibedakan secara hukum, sehingga fakta konkretnya harus diperiksa.

Pada prinsipnya, batas waktu pelaporan pajak hadiah adalah dalam waktu 3 bulan sejak hari terakhir bulan ketika hadiah diterima. Jika pembayaran kartu dilakukan berulang kali, penentuan waktu dan jumlah hadiah dapat menjadi rumit. Karena itu, jika jumlah besar terus berlangsung, lebih aman untuk mengonfirmasikannya kepada ahli pajak atau kantor pajak yang berwenang.

## Alternatif aman dan cara mengelola catatan

### Menggunakan kartu keluarga atas nama anak

Kartu keluarga yang diterbitkan setelah perusahaan kartu menilai anak sebagai anggota keluarga berbeda dengan meminjamkan kartu fisik milik orang tua. Karena nama pengguna sebenarnya tercantum pada kartu, masalah ketidaksesuaian nama pemegang dapat dikurangi. Usia dan persyaratan penerbitan berbeda-beda di setiap perusahaan kartu.

Namun, kartu keluarga hanya merupakan sarana untuk menyelesaikan masalah cara penggunaan kartu dan tidak secara otomatis membebaskan pajak hadiah. Jika orang tua menanggung tagihan kartu keluarga dan memberikan manfaat ekonomi kepada anak, pengecualian pajak untuk biaya hidup dan penerapan potongan harta hadiah harus dinilai secara terpisah.

### Mencatat tujuan pengeluaran dan riwayat penyelesaian pembayaran

Catatan berikut membantu menjelaskan penggunaan kartu dan apakah terjadi pemberian hadiah.

- Laporan penggunaan kartu dan tanda terima
- Dokumen yang menunjukkan tujuan pengeluaran, seperti uang kuliah, biaya rumah sakit, dan sewa bulanan
- Riwayat transfer rekening ketika anak mengganti pembayaran kepada orang tua
- Daftar penyelesaian pembagian biaya hidup bersama
- Jika benar-benar merupakan pinjaman, jumlah pinjaman, bunga, jatuh tempo, dan riwayat pembayaran kembali

Hal yang utama adalah transaksi sebenarnya, bukan nama dokumennya. Meskipun ada surat perjanjian pinjaman, transaksi dapat dinilai sebagai hadiah jika tidak ada pembayaran kembali. Sebaliknya, meskipun tidak ada kontrak terpisah, riwayat penyelesaian penuh yang dilakukan segera dan dapat dibuktikan secara jelas dapat menjadi dasar bahwa transaksi tersebut bukan hadiah.

## Tabel penilaian utama berdasarkan situasi

| Situasi | Risiko terkait kartu | Penilaian terkait pajak hadiah |
|---|---|---|
| Anak menyimpan kartu orang tua dalam jangka panjang dan menggunakannya dengan bebas | Risiko pelanggaran larangan penyerahan dan ketentuan penggunaan besar | Dapat menjadi hadiah jika orang tua menanggung tagihan pembayaran |
| Anak sekali membayar barang milik orang tua karena diminta oleh orang tua | Latar belakang penggunaan secara konkret perlu diperiksa | Bukan hadiah jika anak tidak memperoleh manfaat |
| Anak menggunakan kartu dan segera mengganti seluruh jumlahnya | Masalah penggunaan kartu atas nama orang lain tetap ada | Kemungkinan menjadi hadiah rendah jika pembayaran kembali yang sebenarnya dapat dibuktikan |
| Pembayaran biaya makan dan uang kuliah yang wajar untuk anak yang masih ditanggung | Dianjurkan menggunakan sarana resmi seperti kartu keluarga | Biaya hidup dan biaya pendidikan wajar yang langsung digunakan dapat tidak dikenai pajak |
| Orang tua terus menanggung konsumsi bernilai tinggi milik anak yang telah mandiri | Ada risiko pelanggaran ketentuan dan penilaian sebagai penyerahan kartu | Kemungkinan besar dipandang sebagai hadiah yang dikenai pajak |
| Membayar biaya hidup dengan kartu keluarga resmi | Masalah nama pemegang kartu berkurang | Dinilai secara terpisah berdasarkan tujuan dan besarnya pembayaran |

## Kesimpulan akhir

Izin orang tua tidak berarti anak dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit atas nama orang tua. Jika kartu diserahkan agar digunakan secara mandiri, dapat timbul masalah apakah hal tersebut termasuk penyerahan secara hukum dan pelanggaran ketentuan kartu. Karena itu, jika diperlukan, gunakan cara yang diakui oleh perusahaan kartu, seperti kartu keluarga atas nama anak.

Pajak merupakan masalah yang terpisah. Jika orang tua menanggung biaya pribadi anak secara cuma-cuma, hal itu dapat menjadi hadiah. Namun, pembayaran langsung biaya hidup atau biaya pendidikan yang diakui berdasarkan kelaziman sosial kepada anak yang masih perlu ditanggung dapat tidak dikenai pajak. Jika jumlahnya besar atau terjadi berulang kali, simpan laporan kartu dan bukti pembayaran kembali, serta lakukan peninjauan dengan menjumlahkan hadiah terdahulu selama 10 tahun.

## FAQ

### Jika orang tua mengizinkan, bolehkah anak menggunakan kartu kredit orang tua?
Izin saja tidak menjadikan anak sebagai pemegang kartu resmi. Jika tindakan orang tua menyerahkan kartu dan hak penggunaannya kepada anak tergolong pengalihan menurut hukum, tindakan tersebut dapat dikenai hukuman, dan ketentuan kartu pada umumnya juga melarang penggunaan oleh pihak ketiga, termasuk anggota keluarga.

### Apakah anak langsung dikenai hukuman pidana jika sekali melakukan pembayaran dengan kartu orang tua?
Fakta bahwa pembayaran dilakukan satu kali saja tidak serta-merta menetapkan adanya tindak pidana pengalihan. Penentuan apakah hal tersebut tergolong pengalihan menurut hukum dilakukan berdasarkan keadaan spesifik, seperti jangka waktu penyimpanan kartu, adanya hak penggunaan secara mandiri, tujuan penggunaan, dan apakah sarana autentikasi diberikan.

### Apakah membeli barang untuk orang tua dengan kartu orang tua juga merupakan pemberian?
Jika anak membayar barang untuk orang tua sebagai bagian dari suruhan orang tua dan anak tidak memperoleh manfaat ekonomi, hal itu pada umumnya sulit dianggap sebagai pemberian kepada anak. Namun, persoalan terkait ketentuan mengenai cara menggunakan secara langsung kartu atas nama orang lain mungkin tetap ada secara terpisah.

### Apakah tidak ada pajak pemberian jika anak mengganti jumlah penggunaan kartu kepada orang tua?
Jika seluruh jumlah benar-benar telah dibayar kembali, kemungkinan besar hal itu tidak dianggap sebagai pemberian karena tidak ada manfaat yang diperoleh secara cuma-cuma. Tagihan kartu dan riwayat transfer rekening harus disimpan. Jika hanya ada surat perjanjian pinjaman formal tanpa pembayaran kembali, hal itu dapat dinilai sebagai pemberian.

### Apakah seluruh jumlah penggunaan kartu oleh anak yang tidak berpenghasilan bebas pajak sebagai biaya hidup?
Tidak. Selain ada atau tidaknya penghasilan, kebutuhan untuk menanggung kehidupan anak, tujuan pengeluaran, kewajaran jumlah, dan apakah benar-benar digunakan untuk konsumsi juga dipertimbangkan. Jika uang yang diberikan atas nama biaya hidup digunakan untuk menabung, berinvestasi, atau memperoleh aset, pembebasan pajak mungkin tidak diakui.

### Apakah anak yang sudah dewasa dapat menggunakan kartu orang tua hingga 50 juta won tanpa dikenai pajak pemberian?
50 juta won bukanlah batas penggunaan kartu yang diperbolehkan, melainkan pengurangan harta pemberian selama 10 tahun yang berlaku ketika anak yang sudah dewasa menerima pemberian dari kerabat garis lurus ke atas. Jumlah tersebut harus digabungkan dengan pemberian sebelumnya dan juga bukan merupakan standar yang menyelesaikan persoalan hukum serta ketentuan terkait cara penggunaan kartu.

### Apakah persoalan pajak pemberian hilang jika menggunakan kartu keluarga?
Karena kartu keluarga diterbitkan atas nama anak sebagai pengguna sebenarnya, kartu tersebut mengurangi persoalan meminjam dan menggunakan kartu fisik milik orang tua. Namun, jika orang tua menanggung pengeluaran pribadi anak, pembebasan pajak untuk biaya hidup atau pengurangan harta pemberian tetap harus ditinjau secara terpisah atas manfaat ekonomi tersebut.

### Apakah tarif pajak pemberian 10–50% langsung diterapkan pada jumlah penggunaan kartu orang tua?
Tidak. Pertama-tama, harta pemberian yang menjadi objek pajak dihitung, lalu dasar pengenaan pajak ditentukan dengan memperhitungkan pemberian sebelumnya selama 10 tahun dan pengurangan yang berlaku, setelah itu tarif pajak progresif sebesar 10–50% diterapkan.

### Apakah tidak melaporkan pajak pemberian pasti mengakibatkan hukuman pidana?
Pajak pokok dan denda pajak dapat dikenakan atas tidak dilaporkannya atau kurang dilaporkannya pajak, tetapi tidak semua kelalaian pelaporan langsung mengakibatkan hukuman pidana. Jika pajak dihindari melalui penipuan atau tindakan tidak sah lainnya, persoalan hukuman atas tindak pidana perpajakan dapat timbul secara terpisah.

## Sources

- [Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional, Undang-Undang tentang Usaha Pembiayaan Kredit Khusus](https://www.law.go.kr/법령/여신전문금융업법)
- [Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional, Undang-Undang tentang Pajak Warisan dan Pajak Hadiah](https://www.law.go.kr/법령/상속세및증여세법)

## Images

![Orang tua dan anak di depan kartu kredit terhalang, dengan timbangan berisi kartu, palu hukum, dan barang](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6NjI4NywicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--b8595419d658360cacb78c9d4d673b2c8320c09f/ai-e37d0034.webp)
![Ilustrasi keluarga dan kartu kredit di antara biaya hidup, pendidikan, barang mewah, properti, dan hadiah](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6NjI5MywicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--5e059c92cce2218708acdf7045aeb25f76fc3018/ai-8fee1328.webp)