---
title: "Ringkasan Utama Debat Publik Nasional Kebijakan Properti: Pajak Kepemilikan, Pajak Pengalihan, dan Pasokan"
locale: id
category: news
category_name: "Berita"
translation_status: reviewed
license: cc_by
author: "injoys"
source_url: https://injoys.com/en/articles/korea-housing-policy-tax-supply-debate
published_at: 2026-07-27T18:16:17+09:00
---

# Ringkasan Utama Debat Publik Nasional Kebijakan Properti: Pajak Kepemilikan, Pajak Pengalihan, dan Pasokan

> Dalam Debat Publik Nasional Kebijakan Properti, dibahas penguatan pajak kepemilikan untuk rumah supermahal dan nonhunian, penyesuaian keringanan pajak pengalihan bagi pemilik satu rumah, jalur keluar penjualan bagi pemilik banyak rumah, serta percepatan proyek lahan publik. Karena belum menjadi undang-undang pajak atau rencana pelaksanaan yang ditetapkan, rancangan reformasi pajak dan perubahan peraturan selanjutnya perlu diperiksa.

## Key Points

- Diusulkan rancangan pajak kepemilikan bertingkat yang menjadikan kepemilikan satu rumah biasa sebagai patokan, memberikan keringanan bagi rumah yang dihuni sendiri, masyarakat berpenghasilan rendah, dan rumah di daerah, tetapi menambah beban untuk rumah supermahal, banyak rumah, dan rumah nonhunian.
- Pembatasan jumlah pemberian atau nilai kumulatif keringanan pajak penghasilan atas pengalihan bagi pemilik satu rumah disebut sebagai opsi yang akan dipertimbangkan.
- Untuk mengurangi tertahannya properti dari pasar akibat penguatan pajak kepemilikan, turut dibahas pemberian jalur keluar pajak pengalihan sementara bagi pemilik banyak rumah yang mengurangi jumlah rumahnya.
- Strategi pasokan lebih menitikberatkan pada pemangkasan proses kompensasi, perizinan, dan dimulainya konstruksi di lahan publik yang sudah ada, seperti kota baru generasi ketiga, daripada memperluas lahan baru.
- Tarif pajak, patokan harga, pembatasan pinjaman, dan rancangan pasokan yang muncul dalam debat tersebut belum menjadi kebijakan final, sementara legislasi dan peraturan pelaksanaannya masih harus disusun.

Dalam forum debat nasional mengenai kebijakan properti, dibahas berbagai arah kebijakan secara luas, mulai dari pajak pada tahap kepemilikan rumah, pajak penghasilan atas pengalihan pada tahap penjualan, kecepatan penyediaan lahan perumahan publik, hingga pinjaman jeonse dan perumahan sewa publik. Intinya adalah membedakan secara lebih terperinci antara rumah biasa untuk tempat tinggal sendiri dan rumah berharga sangat tinggi, kepemilikan banyak rumah, serta rumah yang tidak ditempati pemiliknya.

Namun, pernyataan dalam forum tersebut lebih bersifat arah kebijakan atau instruksi untuk melakukan kajian. Kriteria rumah berharga sangat tinggi, tarif pajak, batas keringanan, waktu penerapan, dan sebagainya baru akan ditetapkan setelah pengumuman rancangan reformasi perpajakan dan proses legislasi di Majelis Nasional.

## Sekilas kebijakan yang dibahas

| Bidang | Arah yang dibahas | Dampak yang diharapkan | Isu utama |
|---|---|---|---|
| Pajak kepemilikan | Memberikan keringanan untuk rumah yang ditempati sendiri, rumah rakyat, dan rumah di daerah, serta secara bertahap memperberat pajak atas rumah berharga sangat tinggi, kepemilikan banyak rumah, dan rumah yang tidak ditempati pemiliknya | Menekan kepemilikan spekulatif dan meningkatkan keadilan perpajakan | Kriteria harga sangat tinggi, penetapan hunian sendiri, kemungkinan lonjakan beban pajak |
| Pajak pengalihan pemilik 1 rumah | Mempertimbangkan pembatasan jumlah pemberian keringanan atau total akumulasi keringanan | Membatasi manfaat berlebihan dari pergantian rumah berharga tinggi secara berulang | Kriteria untuk membedakan perpindahan tempat tinggal nyata dan transaksi spekulatif |
| Pajak pengalihan pemilik banyak rumah | Mempertimbangkan jalan keluar berupa pengurangan beban sementara saat jumlah rumah dikurangi | Mengurangi tertahannya rumah untuk dijual dan menambah pasokan rumah di pasar | Keadilan dibandingkan penangguhan sebelumnya, efektivitas dalam mendorong penjualan |
| Pasokan perumahan | Memperpendek masa kompensasi, perizinan, dan dimulainya konstruksi di lahan publik yang sudah ada, alih-alih menyediakan lahan baru | Memajukan waktu tersedianya rumah yang dapat dihuni | Biaya konstruksi, konsultasi dengan warga, keterlambatan infrastruktur dan kompensasi |
| Rekonstruksi dan pembangunan kembali | Berhati-hati terhadap pelonggaran regulasi secara menyeluruh, seperti peningkatan rasio luas lantai | Mencegah ketidakstabilan harga akibat ekspektasi pembangunan | Keseimbangan antara peningkatan pasokan jangka panjang dan kenaikan harga jangka pendek |
| Pinjaman jeonse | Meninjau kembali dukungan bagi pemilik rumah yang tidak menempati rumahnya, sekaligus mendukung kaum muda dan pasangan baru menikah | Menekan pasokan kredit yang memicu harga rumah | Kemungkinan kerugian bagi pengguna riil dan melemahnya pasar sewa |
| Sewa publik | Menyediakan unit berukuran menengah di kawasan sekitar stasiun untuk mendukung hunian jangka panjang hingga kelas menengah | Meningkatkan kualitas hunian dan basis permintaan perumahan sewa publik | Biaya tanah, pendanaan, volume pasokan, dan pengamanan lokasi |

## Bagaimana pajak kepemilikan dapat berubah

### Menetapkan 1 rumah biasa sebagai standar dasar

Dalam forum tersebut, diajukan gagasan untuk terlebih dahulu menentukan tingkat dasar pajak kepemilikan yang berlaku bagi “1 rumah biasa”, kemudian membedakan bebannya berdasarkan harga, jumlah, tujuan penggunaan, dan lokasi rumah.

Struktur yang dibahas adalah sebagai berikut.

- Beban dasar diterapkan pada 1 rumah biasa yang digunakan sebagai tempat tinggal sendiri.
- Keringanan diberikan bagi rumah untuk rakyat berpenghasilan rendah dan rumah di daerah.
- Beban tambahan diterapkan secara bertahap pada rumah berharga sangat tinggi, kepemilikan banyak rumah, dan rumah yang tidak ditempati untuk tujuan spekulatif.
- Selain jumlah rumah, nilai aset dan bentuk penggunaan sebenarnya juga lebih aktif dimasukkan ke dalam dasar pengenaan pajak.

Dalam materi forum yang diberikan, disebutkan pandangan bahwa harga pasar sekitar 40∼50 kali 100 juta won dapat dipertimbangkan sebagai kriteria rumah berharga sangat tinggi. Namun, ini bukanlah kriteria perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam sistem yang sebenarnya, objek dan beban pajak dapat sangat berbeda tergantung pada apakah dasar yang digunakan adalah harga pasar, harga resmi, atau dasar pengenaan pajak.

### Perbedaannya dengan pajak kepemilikan saat ini

Pajak kepemilikan rumah di Korea terdiri atas pajak properti yang merupakan pajak daerah dan pajak properti komprehensif yang merupakan pajak nasional. Pajak properti komprehensif memperhitungkan total harga resmi, pengurangan dasar, status 1 rumah untuk 1 rumah tangga, jumlah rumah, dan bentuk kepemilikan.

Masalah yang dikemukakan dalam forum adalah bahwa klasifikasi yang hanya berfokus pada jumlah rumah sulit mencerminkan secara memadai nilai aset dan tujuan kepemilikan sebenarnya. Ada kritik bahwa seseorang yang memiliki beberapa rumah berharga menengah atau rendah di daerah dapat menanggung beban pajak lebih berat daripada seseorang yang memiliki satu rumah berharga sangat tinggi di Seoul. Jika sistem diferensiasi baru diterapkan, kemungkinan pendekatan utamanya adalah menggabungkan jumlah rumah dengan harga, status hunian sendiri, dan karakteristik wilayah.

## Rancangan penyesuaian keringanan pajak pengalihan bagi pemilik 1 rumah

### Pembatasan jumlah dan total akumulasi keringanan

Dalam forum tersebut, muncul pendapat bahwa struktur yang memungkinkan pemilik 1 rumah berulang kali memperoleh pembebasan atau keringanan pajak dengan berkali-kali mengganti rumah berharga tinggi perlu disesuaikan. Secara umum, terdapat tiga metode yang disebutkan untuk dipertimbangkan.

1. Membatasi jumlah pemberian keringanan selama seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu.
2. Memberikan manfaat besar pada penjualan pertama dan mengurangi manfaat mulai transaksi berikutnya.
3. Menetapkan batas atas pada akumulasi keringanan dari beberapa transaksi.

Cara ini dimaksudkan untuk membedakan rumah tangga yang tinggal lama di satu rumah dengan rumah tangga yang berulang kali mengganti rumah berharga tinggi. Di sisi lain, pengguna riil yang sering berpindah karena pekerjaan, perubahan susunan keluarga, perawatan anggota keluarga, dan sebagainya dapat dirugikan sehingga diperlukan kriteria pengecualian.

### Struktur dasar pembebasan pajak saat ini bagi 1 rumah untuk 1 rumah tangga

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini, pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan untuk 1 rumah bagi 1 rumah tangga pada prinsipnya mensyaratkan terpenuhinya ketentuan hukum, termasuk masa kepemilikan. Untuk rumah berharga tinggi dengan nilai pengalihan lebih dari 12 kali 100 juta won, seluruh keuntungan pengalihan tidak otomatis dibebaskan dari pajak, tetapi bagian keuntungan pengalihan yang berkaitan dengan nilai di atas 12 kali 100 juta won dapat dikenai pajak.

Persyaratan hunian dapat ditambahkan berdasarkan waktu perolehan dan wilayah, sedangkan ketentuan khusus tersendiri dapat berlaku untuk kepemilikan sementara 2 rumah, rumah warisan, penggabungan rumah tangga akibat pernikahan, dan sebagainya. Karena itu, tidak boleh disimpulkan bahwa semua transaksi 1 rumah dibebaskan dari pajak hanya dengan “kepemilikan selama 2 tahun”.

## Alasan pemilik banyak rumah memerlukan jalan keluar untuk menjual

Jika pajak kepemilikan dinaikkan sementara beban pajak pengalihan tetap tinggi, pemilik banyak rumah dapat menunda penjualan untuk menghindari pajak. Hal ini disebut “tertahannya rumah untuk dijual”. Jika jumlah rumah yang ditawarkan berkurang, jumlah rumah yang dapat ditransaksikan juga menurun, dan di beberapa wilayah harga jual atau biaya sewa berpotensi naik.

Menurut materi yang diberikan, kekhawatiran tersebut muncul setelah penangguhan pajak tambahan atas pengalihan bagi pemilik banyak rumah berakhir pada 9 Mei 2026. Oleh karena itu, bersamaan dengan penguatan pajak kepemilikan, jalan keluar sementara berikut dapat dipertimbangkan.

- Menurunkan sebagian tarif pajak tambahan selama jangka waktu tertentu.
- Meringankan beban hanya jika jumlah rumah yang dimiliki benar-benar dikurangi.
- Menetapkan tenggat pelepasan untuk mendorong penawaran rumah dalam jangka pendek.
- Membedakan kepemilikan spekulatif jangka pendek dan kepemilikan jangka panjang.

Jika penangguhan pada tingkat yang sama seperti sebelumnya sekadar diulang, akan timbul masalah keadilan terhadap orang yang telah lebih dahulu menjual rumahnya. Karena itu, dalam rancangan lanjutan, sasaran keringanan, jangka waktu, dan persyaratan pengurangan jumlah rumah diperkirakan menjadi kriteria penilaian yang penting.

## Kebijakan pasokan berfokus pada pemangkasan waktu

### Memperpendek masa proyek lahan publik yang sudah ada

Dalam forum tersebut, ditekankan kenyataan bahwa sulit menemukan lahan baru berskala besar di wilayah metropolitan Seoul. Sebagai alternatif, diajukan langkah untuk memperpendek masa proyek di lahan publik yang telah ditetapkan, seperti kota baru generasi ke-3.

Lahan publik umumnya melalui proses penetapan kawasan, kompensasi tanah, perizinan, pembangunan infrastruktur, dimulainya konstruksi, dan penghunian. Jika setiap proses ditangani secara berurutan, masa proyek dapat menjadi panjang, sehingga dapat dipertimbangkan langkah untuk menjalankan sebagian proses secara bersamaan atau merapikan peraturan yang tumpang tindih.

Seperti pada kasus kawasan Goyang Changneung, keterlambatan kompensasi tanah dan kenaikan biaya konstruksi merupakan faktor utama yang menunda dimulainya konstruksi. Meskipun prosedur administratif diperpendek, waktu penghunian sebenarnya sulit dimajukan secara signifikan jika masalah perundingan kompensasi, infrastruktur seperti jaringan transportasi dan sekolah, biaya konstruksi, serta kelayakan proyek tidak diselesaikan.

### Berhati-hati dalam pelonggaran rekonstruksi dan pembangunan kembali

Peningkatan rasio luas lantai dan pelonggaran regulasi proyek penataan kembali dapat menambah jumlah rumah di kawasan perkotaan dalam jangka panjang. Namun, pada tahap awal proyek, ekspektasi pembangunan dapat lebih dahulu tercermin dan memicu kenaikan harga rumah serta tanah yang sudah ada. Dalam forum tersebut, disampaikan sikap berhati-hati bahwa dampak peningkatan pasokan dan risiko kenaikan harga jangka pendek harus dikaji bersama.

## Arah pinjaman jeonse dan perumahan sewa publik

### Pinjaman jeonse membedakan kepemilikan rumah dan kebutuhan riil

Dalam forum tersebut, diajukan pendapat bahwa perlu ditinjau kembali apakah orang yang sudah memiliki rumah perlu menerima pinjaman untuk tinggal dengan sistem jeonse di rumah lain. Latar belakangnya adalah pandangan bahwa meskipun pinjaman jeonse membantu kestabilan tempat tinggal penyewa, pinjaman tersebut dapat menambah dana yang tersedia dan memicu harga jeonse serta harga jual rumah.

Namun, batas dan persyaratan pinjaman jeonse dapat berbeda berdasarkan lembaga penjamin, perusahaan keuangan, harga rumah yang dimiliki, lokasi, dan sebagainya. Rencana untuk pada prinsipnya memblokir pinjaman jeonse bagi pemilik 1 rumah yang tidak menempati rumahnya juga belum menjadi ketentuan yang ditetapkan. Pada saat yang sama, disebutkan pula arah untuk mempertahankan atau memperkuat dukungan bagi kelompok yang memerlukan perlindungan kebijakan, seperti kaum muda, pasangan baru menikah, dan rakyat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah.

### Gagasan memperluas perumahan sewa publik berukuran menengah

Gagasan untuk meninggalkan pola penyediaan perumahan sewa publik yang berfokus pada unit kecil dan menyediakan rumah berukuran menengah dengan luas eksklusif yang lebih besar di kawasan sekitar stasiun juga kembali ditegaskan. Tujuannya adalah menyediakan kualitas dan lokasi yang memungkinkan rumah tangga keluarga serta kelas menengah tinggal dalam jangka panjang.

“25 pyeong·30 pyeong” umumnya digunakan sebagai ungkapan yang mengacu pada luas pasokan, tetapi luas eksklusif dapat berbeda menurut proyek. Skala pasokan, biaya sewa, persyaratan penghuni, dan masa tinggal yang sebenarnya harus ditetapkan dalam rencana masing-masing proyek.

## Dampak yang mungkin timbul terhadap pasar

### Dampak positif yang diperkirakan

- Biaya kepemilikan rumah berharga sangat tinggi dan rumah yang tidak ditempati dapat dinaikkan untuk mengurangi permintaan spekulatif.
- Keadilan perpajakan dapat ditingkatkan dengan memperhitungkan nilai aset dan tujuan penggunaan, bukan hanya jumlah rumah.
- Jika pelonggaran pajak pengalihan bersyarat diterapkan, jumlah rumah yang ditawarkan dapat bertambah dalam waktu singkat.
- Jika pemangkasan prosedur lahan publik benar-benar berlanjut hingga dimulainya konstruksi dan penghunian, ketidakpastian pasokan jangka menengah dapat dikurangi.
- Perumahan sewa publik berukuran menengah dapat memperluas pilihan hunian jangka panjang bagi rumah tangga keluarga dan kelas menengah.

### Risiko yang perlu diperhatikan bersama

- Beban pajak dapat dialihkan menjadi biaya sewa.
- Jika beban pajak pengalihan tidak cukup diringankan, tertahannya rumah untuk dijual dapat semakin parah.
- Jika penghentian dan penerapan kembali keringanan terus berulang, pelaku pasar dapat menunggu penangguhan berikutnya.
- Jika penetapan hunian sendiri rumit, biaya administrasi dan sengketa pajak dapat meningkat.
- Pemangkasan prosedur proyek tidak boleh melemahkan keselamatan, perlindungan lingkungan, dan penghimpunan pendapat warga.

## Hal-hal yang harus diperiksa dalam rancangan final

Dalam rancangan reformasi perpajakan dan rancangan amendemen undang-undang yang akan diumumkan setelah forum, hal-hal berikut perlu diperiksa.

1. Apakah rumah berharga sangat tinggi ditentukan berdasarkan harga pasar atau harga resmi.
2. Berdasarkan jangka waktu dan bukti apa hunian sendiri dan rumah yang tidak ditempati dibedakan.
3. Apa kriteria harga dan wilayah untuk keringanan rumah di daerah dan rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah.
4. Memastikan apakah pembatasan keringanan pajak pengalihan bagi pemilik 1 rumah didasarkan pada jumlah pemberian atau akumulasi nominal.
5. Memeriksa apakah pemilik lama diberikan ketentuan peralihan dan periode kenaikan bertahap.
6. Memastikan jangka waktu pelonggaran pajak pengalihan bagi pemilik banyak rumah dan persyaratan pengurangan jumlah rumah.
7. Memastikan sasaran pembatasan pinjaman jeonse serta cakupan pengecualian bagi kaum muda dan pasangan baru menikah.
8. Memeriksa apakah target pemangkasan waktu lahan publik didasarkan pada penjualan unit, dimulainya konstruksi, atau penghunian.

## Kesimpulan

Arah kebijakan dalam forum kali ini berfokus pada diferensiasi beban dengan menggabungkan status hunian sendiri, harga rumah, jumlah rumah, dan wilayah, bukan menaikkan pajak secara seragam atas semua rumah. Karena penguatan pajak kepemilikan saja dapat menyebabkan tertahannya rumah untuk dijual dan kenaikan biaya sewa, strukturnya adalah mendorong secara bersamaan jalan keluar bersyarat bagi pemilik banyak rumah untuk menjual dan pemangkasan masa penyediaan pasokan.

Namun, nominal pajak atau kelayakan memperoleh pinjaman tidak berubah hanya berdasarkan pernyataan dalam forum. Penerapan sebenarnya harus dinilai berdasarkan rancangan reformasi perpajakan pemerintah, undang-undang yang disahkan oleh Majelis Nasional, peraturan pelaksanaan, dan pedoman terperinci lembaga keuangan.

## FAQ

### Apakah kenaikan pajak kepemilikan telah dipastikan dalam forum diskusi?
Tidak. Arah untuk memperberat beban pajak atas rumah berharga sangat tinggi, rumah milik pemilik banyak rumah, dan rumah yang tidak dihuni telah diusulkan, tetapi tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan waktu pelaksanaannya belum ditetapkan. Beban pajak yang sebenarnya baru akan berubah setelah melalui rancangan reformasi perpajakan pemerintah dan proses legislasi di Majelis Nasional.

### Apakah pajak kepemilikan akan naik bagi semua pemilik satu rumah?
Arah yang diusulkan bukanlah menaikkan pajak secara seragam bagi semua pemilik satu rumah. Metode berjenjang dibahas dengan menjadikan satu rumah yang biasanya dihuni sendiri sebagai tolok ukur, memberikan keringanan bagi rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah di daerah, serta mengenakan beban tambahan pada rumah berharga sangat tinggi atau yang tidak dihuni.

### Apakah harga pasar 4 miliar hingga 5 miliar won telah ditetapkan sebagai kriteria rumah berharga sangat tinggi?
Belum ditetapkan. Dalam isi forum diskusi yang diberikan, hal itu baru sebatas disebutkan sebagai kemungkinan untuk dipertimbangkan. Dalam sistem yang sebenarnya, masih harus ditentukan apakah akan menggunakan harga pasar atau harga resmi, serta bagaimana menangani kepemilikan bersama dan satu rumah untuk satu rumah tangga.

### Apakah pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan bagi pemilik satu rumah akan dihapus?
Penghapusan menyeluruh belum diputuskan. Usulan untuk membatasi jumlah penerapan keringanan atau akumulasi nilai keringanan bagi pergantian rumah mahal secara berulang telah diajukan untuk dipertimbangkan. Cara melindungi penghuni jangka panjang dan orang yang terpaksa pindah menjadi isu utama.

### Apakah pajak atas pengalihan selalu dibebaskan jika rumah dimiliki selama 2 tahun?
Tidak. Berbagai persyaratan harus dipenuhi, termasuk status satu rumah untuk satu rumah tangga, waktu perolehan, persyaratan kepemilikan dan hunian, serta nilai pengalihan. Untuk rumah berharga tinggi dengan nilai pengalihan lebih dari 1,2 miliar won, keuntungan pengalihan yang berkaitan dengan bagian yang melebihi jumlah tersebut dapat dikenai pajak, dan terdapat pula pengecualian serta ketentuan khusus.

### Apakah pajak atas pengalihan bagi pemilik banyak rumah akan kembali ditangguhkan sepenuhnya?
Penangguhan menyeluruh yang sama seperti sebelumnya belum ditetapkan. Jalan keluar bersyarat telah dibahas, seperti menurunkan sebagian tarif pajak selama jangka waktu tertentu atau mengurangi beban hanya jika jumlah rumah yang dimiliki benar-benar dikurangi.

### Apakah semua pinjaman jeonse bagi pemilik satu rumah akan dilarang?
Tidak. Yang diusulkan hanyalah arah untuk meninjau kembali perlunya dukungan pinjaman jeonse bagi orang yang memiliki rumah yang tidak dihuni; ketentuan larangan yang konkret belum ditetapkan. Kelayakan dan batas pinjaman berbeda-beda menurut lembaga penjamin dan produk keuangan, dan kebutuhan dukungan bagi kaum muda serta pasangan pengantin baru juga ditekankan.

### Apa langkah utama untuk meningkatkan pasokan perumahan?
Alih-alih mencari lahan perumahan baru berskala besar, fokus diarahkan pada langkah untuk mempersingkat masa proyek dengan menjalankan secara bersamaan kompensasi tanah, perizinan, dan prosedur dimulainya konstruksi di lahan publik yang sudah ada, seperti kota baru generasi ketiga. Namun, masalah biaya konstruksi dan infrastruktur juga harus diselesaikan agar waktu mulai menempati rumah benar-benar dapat dipercepat.

### Apakah rasio luas lantai untuk rekonstruksi dan pembangunan kembali akan segera dilonggarkan?
Pelonggaran secara menyeluruh belum ditetapkan. Sikap untuk melakukan kajian secara hati-hati telah disampaikan karena meskipun kenaikan rasio luas lantai dapat meningkatkan pasokan jangka panjang, harga rumah dalam jangka pendek dapat naik akibat ekspektasi pembangunan.

## Sources

- [Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional Undang-Undang Pajak Penghasilan](https://www.law.go.kr/법령/소득세법)
- [Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional Undang-Undang Pajak Real Estat Komprehensif](https://www.law.go.kr/법령/종합부동산세법)
- [Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional Undang-Undang Pajak Daerah](https://www.law.go.kr/법령/지방세법)

## Images

![Orang-orang membahas kebijakan properti di depan timbangan berisi rumah, gedung, dan koin](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MzQ3NywicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--72ce8c49c0699f1c318444db1a52be51a07f69c1/ai-7178d8ef.webp)
![Infografik properti dengan tumpukan koin, perpindahan rumah, pembangunan apartemen, dokumen, dan stempel](https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/proxy/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MzQ4NCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--1d814e0ad5e6ebb03f9b4d3e4d0ead80ed947987/ai-5250d273.webp)