{"content_id":"ymxk2ecx7p","slug":"2026-vat-changes-korea-business-guide","locale":"id","schema_type":"Article","category":"knowledge_base","category_name":"Basis Pengetahuan","title":"Perubahan PPN 2026: Kriteria Pelaporan, Kredit, dan Sanksi Pajak Tambahan yang Perlu Diperiksa Pemilik Usaha","summary":"Dalam pelaporan PPN 2026, jumlah hal yang perlu diperiksa pelaku usaha bertambah, seperti kenaikan tarif sanksi pajak tambahan untuk faktur pajak fiktif, penyampaian daftar penjualan tunai bagi usaha penciptaan konten media, dan penyampaian dokumen pembuktian untuk tempat usaha yang menggunakan nama samaran. Batas kredit pajak masukan yang dianggap untuk mobil bekas, perubahan pengenaan pajak dan pembebasan pajak atas bahan makanan, serta kriteria pengusaha pajak sederhana juga dapat langsung memengaruhi hasil pelaporan menurut jenis usaha.","author":{"name":"injoys","url":"https://injoys.com/ko/about"},"key_points":["Jika menerbitkan atau menerima faktur pajak fiktif, tarif sanksi pajak tambahan naik dari 3% menjadi 4% dari nilai pasokan, sehingga verifikasi keaslian transaksi menjadi lebih penting.","Pelaku usaha penciptaan konten media seperti YouTuber dan kreator harus menyampaikan daftar penjualan tunai saat melaporkan PPN, dan 1% dari jumlah yang tidak disampaikan dapat dikenakan sebagai sanksi pajak tambahan.","Seiring penguatan penindakan terhadap pelaku usaha yang menyamarkan nama, dokumen yang membuktikan operasional usaha sebenarnya, seperti perjanjian sewa, rincian utilitas, kontrak kerja, dan foto tempat usaha, harus disimpan.","Mulai 1 Juli 2026, batas akan diterapkan pada kredit pajak masukan yang dianggap untuk mobil bekas, dan bagian yang melebihi batas dapat dikreditkan dengan cara dibawa ke depan selama 1 tahun sesuai persyaratan tertentu.","Perubahan yang sudah ada, seperti kenaikan batas pengusaha pajak sederhana, perpanjangan batas perlakuan khusus kredit pajak masukan yang dianggap untuk produk pertanian bebas pajak, serta tingkat bunga sewa dianggap atas uang jaminan sewa, juga harus diperiksa kembali sebelum pelaporan 2026."],"content_markdown":"## Sekilas Perubahan Pelaporan PPN Tahun 2026\n\nPelaku usaha yang akan menghadapi pelaporan final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Juli 2026 tidak boleh berhenti hanya pada mengumpulkan data penjualan dan pembelian. Beberapa jenis usaha kini memiliki dokumen baru yang harus diserahkan, beberapa kredit pajak mengalami perubahan batas, dan pengawasan terhadap faktur pajak tidak sah serta tempat usaha dengan nama pinjaman juga diperkuat.\n\nKarena PPN memiliki siklus pelaporan yang berulang, setiap kali mungkin terasa mirip, tetapi jika melewatkan perubahan peraturan, masalah berikut dapat terjadi.\n\n- Anda dapat membayar pajak lebih besar karena melewatkan kredit pajak yang seharusnya dapat diterima.\n- Pelaporan pembetulan atau penagihan tambahan dapat timbul akibat klasifikasi kena pajak dan bebas pajak yang salah.\n- Anda dapat menanggung sanksi karena melewatkan daftar rincian yang wajib diserahkan.\n- Faktur pajak dari mitra usaha yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dapat menimbulkan sanksi atau risiko pemeriksaan.\n\nTulisan ini merangkum pelaporan PPN semester pertama 2026 dan perubahan utama yang berlaku mulai semester kedua 2026 dari sudut pandang praktik pelaku usaha. Sebelum pelaporan sebenarnya, Anda harus memastikan secara akhir apakah ketentuan tersebut berlaku sesuai jenis usaha dan struktur transaksi Anda melalui National Tax Service, Hometax, kantor pajak setempat, atau kuasa pajak.\n\n## Tabel Ringkasan Perubahan Utama Tahun 2026\n\n| Kategori | Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan | Waktu penerapan·pemeriksaan | Hal yang harus dilakukan pelaku usaha |\n|---|---:|---|---|\n| Faktur pajak fiktif | Tarif sanksi penerbitan·penerimaan naik dari 3% menjadi 4% | Diperiksa saat pelaporan 2026 | Periksa kenyataan transaksi, kontrak, riwayat pembayaran, dokumen pengiriman |\n| Industri penciptaan konten media | Kewajiban menyerahkan daftar rincian penjualan tunai | Pelaporan final semester pertama 2026 | Periksa apakah termasuk YouTuber·kreator dan serahkan daftar rincian |\n| Pengelolaan pelaku usaha dengan nama pinjaman | Dasar penyerahan dokumen pembuktian operasional usaha sebenarnya diperjelas | Saat diminta kantor pajak atau saat pengelolaan pelaporan | Simpan kontrak sewa, tagihan utilitas, kontrak kerja, foto tempat usaha |\n| Kredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas | Penetapan batas kredit dan sebagian dapat dikreditkan ke depan | Setelah 1 Juli 2026 | Hitung batas kredit terlebih dahulu, kelola nomor registrasi mobil·nomor rangka |\n| Bahan pangan impor yang belum diolah | Perpanjangan pembebasan PPN untuk sebagian barang seperti biji kakao | Hingga 2027 | Periksa apakah barang impor·distribusi memenuhi penerapan bebas pajak |\n| Bahan pangan olahan sederhana kemasan botol·kaleng | Beralih menjadi kena pajak setelah pembebasan berakhir | Terus diperhatikan setelah 2025 | Klasifikasikan sebagai penjualan kena pajak dan refleksikan pada faktur pajak·pelaporan |\n| Kredit pajak masukan dianggap untuk hasil pertanian bebas pajak | Perpanjangan batas kredit preferensial | Hingga akhir 2027 | Usaha restoran dan lainnya harus memeriksa apakah ada kredit yang terlewat |\n| Sewa dianggap atas deposit sewa | Berlaku suku bunga deposito berjangka 2.9% per tahun | Pelaporan masa pajak terkait | Pelaku usaha sewa harus memeriksa kembali rumus perhitungan sewa dianggap |\n| Kriteria wajib pajak sederhana | Naik menjadi 104 juta won berdasarkan nilai pasokan tahun sebelumnya | Saat memeriksa jenis perpajakan | Periksa jenis perpajakan dan kewajiban faktur pajak di Hometax |\n| Pengembalian PPN bedah kosmetik untuk turis asing | Sistem pengembalian PPN berakhir | Mulai 2026 | Hentikan penggunaan metode pengembalian yang lama |\n\n## Perubahan yang Harus Segera Diperiksa dalam Pelaporan Semester Pertama 2026\n\n### 1. Kenaikan tarif sanksi penerbitan·penerimaan faktur pajak fiktif\n\nFaktur pajak yang diterbitkan atau diterima tanpa transaksi sebenarnya secara umum disebut faktur pajak fiktif. Menurut perubahan tahun 2026, tarif sanksi atas penerbitan·penerimaan faktur pajak fiktif naik dari 3% menjadi 4% dari nilai pasokan.\n\nHal pentingnya adalah bahwa faktur pajak fiktif bukan sekadar kesalahan dokumen. Jika faktur pajak saja yang dipertukarkan tanpa adanya transaksi sebenarnya, akibatnya dapat berupa pengkreditan pajak masukan secara tidak sah atau distorsi penjualan dan biaya. Karena itu, National Tax Service mengawasi faktur pajak tidak sah secara ketat.\n\nPelaku usaha sebaiknya menyimpan dokumen berikut bersama untuk setiap transaksi.\n\n- Kontrak, surat pesanan, penawaran harga\n- Faktur pajak dan rincian transaksi\n- Riwayat transfer rekening, riwayat pembayaran kartu\n- Surat pengiriman, konfirmasi pemeriksaan barang, resi pengiriman\n- Hasil pekerjaan jasa, email, laporan kerja\n- Status pendaftaran usaha mitra transaksi dan kontak sebenarnya\n\nKhususnya, untuk faktur pajak yang digunakan untuk mengklaim kredit pajak masukan, fakta bahwa “ada faktur pajak” saja tidak cukup. Harus diperiksa juga apakah barang atau jasa benar-benar diterima, apakah jumlah dan waktu pasokan sesuai, serta apakah mitra transaksi merupakan pelaku usaha yang normal.\n\n### 2. Penyerahan daftar rincian penjualan tunai oleh industri penciptaan konten media seperti YouTuber·kreator\n\nMulai pelaporan PPN semester pertama 2026, pelaku usaha yang menjalankan industri penciptaan konten media seperti YouTuber dan kreator wajib memastikan apakah mereka termasuk pihak yang harus menyerahkan daftar rincian penjualan tunai. Jika termasuk pihak wajib tetapi tidak menyerahkan daftar rincian penjualan tunai, sanksi sebesar 1% dari jumlah yang tidak diserahkan dapat dikenakan.\n\nPelaku industri penciptaan konten media memiliki struktur pendapatan yang beragam.\n\n- Pendapatan iklan platform\n- Donasi, keanggotaan, donasi serupa seperti Star Balloon·Super Chat\n- Biaya produksi konten sponsor·iklan\n- Penjualan kursus, e-book, merchandise\n- Dana penyelesaian dari platform luar negeri\n- Pembayaran jasa individual yang diterima secara tunai atau transfer rekening\n\nDari jumlah tersebut, mana yang termasuk penjualan kena pajak, apakah perlu peninjauan tarif nol atau transaksi luar negeri, dan apakah menjadi objek penyerahan daftar rincian penjualan tunai dapat berbeda menurut struktur transaksi. Bahkan jika pelaporan diserahkan kepada kuasa pajak, Anda harus memberi tahu lebih dulu bahwa “ada pendapatan dari industri penciptaan konten media” serta data penyelesaian per platform.\n\nPelaku usaha yang melapor sendiri harus memastikan tidak melewatkan lampiran atau kolom input daftar rincian penjualan tunai pada layar pelaporan Hometax.\n\n### 3. Penguatan penindakan pelaku usaha dengan nama pinjaman dan pengelolaan dokumen pembuktian\n\nPelaku usaha dengan nama pinjaman adalah pihak yang mendaftarkan usaha atas nama orang lain yang bukan pelaku usaha sebenarnya, atau ketika pelaku usaha secara nama berbeda dari operator sebenarnya. Struktur seperti ini memiliki risiko pajak besar karena dapat terkait dengan penerbitan faktur pajak tidak sah, penghindaran tunggakan, dan penyembunyian pendapatan.\n\nDengan perubahan terkait PPN tahun 2026, dasar untuk menyerahkan dokumen yang membuktikan kondisi operasional usaha sebenarnya telah diperjelas. Karena kepala kantor pajak setempat dapat meminta penyerahan dokumen saat memeriksa keberadaan tempat usaha atau apakah usaha benar-benar dioperasikan, pelaku usaha normal pun lebih aman jika menyiapkan dokumen dasar.\n\nContoh dokumen pembuktian yang dapat diserahkan adalah sebagai berikut.\n\n| Dokumen | Hal yang dapat diperiksa |\n|---|---|\n| Kontrak sewa | Lokasi tempat usaha dan hak penggunaan |\n| Rincian biaya pengelolaan seperti listrik·air·gas | Apakah tempat usaha benar-benar digunakan |\n| Kontrak kerja | Tenaga kerja dan substansi operasional |\n| Foto bagian dalam·luar tempat usaha | Papan nama, fasilitas, persediaan, ruang kantor, dan lainnya |\n| Kontrak·surat pesanan mitra transaksi | Apakah aktivitas usaha benar-benar dilakukan |\n| Riwayat masuk·keluar dana penjualan·pembelian | Penggunaan rekening atas nama pelaku usaha dan alur transaksi |\n\nJika usaha dijalankan secara normal, tidak perlu terlalu khawatir. Namun, jika alamat pendaftaran usaha berbeda dari lokasi usaha sebenarnya, terdaftar atas nama keluarga·kenalan, atau nama rekening berbeda dari pelaku usaha, sebaiknya dibereskan terlebih dahulu.\n\n## Berlaku Setelah 1 Juli 2026: Batas Kredit Pajak Masukan Dianggap untuk Mobil Bekas\n\nAda juga perubahan penting bagi pelaku usaha yang membeli dan menjual mobil bekas, seperti usaha jual beli mobil bekas. Mulai setelah 1 Juli 2026, kredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas akan memiliki batas.\n\nSebelumnya, jika memenuhi persyaratan tertentu, 10/110 dari nilai perolehan dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dianggap, tetapi setelah perubahan, kredit diterapkan dengan batas sebesar “jumlah penjualan dikurangi nilai pembelian dengan faktur pajak”.\n\n### Hal yang harus diperiksa dalam praktik\n\n- Nilai perolehan dan nilai penjualan harus dikelola terpisah untuk setiap kendaraan.\n- Nilai pembelian yang menerima faktur pajak dan nilai pembelian yang menjadi objek kredit pajak masukan dianggap harus dipisahkan.\n- Untuk jumlah yang tidak dapat dikreditkan karena melebihi batas, perlu diperiksa apakah dapat dikreditkan ke depan selama 1 tahun.\n- Saat mengajukan kredit, nomor registrasi mobil dan nomor rangka harus diserahkan tambahan, sehingga data identifikasi per kendaraan tidak boleh terlewat.\n\nPelaku usaha mobil bekas sebaiknya menghitung terlebih dahulu jumlah kredit yang dapat diterima mulai transaksi semester kedua. Karena dapat terjadi bagian yang melebihi batas kredit, secara praktik lebih aman membuat tabel pengelolaan bulanan atau per kendaraan dan meninjaunya bersama kuasa pajak.\n\n## Hal dari Perubahan Sebelumnya yang Tetap Harus Diperhatikan pada 2026\n\n### 1. Perpanjangan pembebasan PPN untuk bahan pangan impor yang belum diolah seperti biji kakao\n\nPembebasan PPN untuk sebagian bahan pangan impor yang belum diolah seperti biji kakao, kulit·cangkang kakao, dan lainnya diperpanjang hingga 2027. Pelaku usaha yang mengimpor atau mendistribusikan barang terkait harus memeriksa klasifikasi barang dan bentuk transaksi apakah penerapan bebas pajak tetap dapat dilakukan sama seperti sebelumnya hingga 2027.\n\nUntuk makanan impor, sulit menentukan kena pajak atau bebas pajak hanya berdasarkan nama barang. Karena penilaian dapat berbeda menurut barang yang sebenarnya dilaporkan ke bea cukai, tingkat pengolahan, bentuk kemasan, dan cara penjualan di dalam negeri, sebaiknya simpan sertifikat deklarasi impor bersama data klasifikasi barang.\n\n### 2. Peralihan bahan pangan olahan sederhana kemasan botol·kaleng menjadi kena pajak\n\nSebagian bahan pangan olahan sederhana yang dikemas dalam botol atau kaleng dahulu merupakan objek pembebasan PPN, tetapi setelah masa pembebasan berakhir, telah beralih menjadi objek kena pajak. Contohnya disebutkan antara lain kecap, doenjang, gochujang, kimchi, jeotgal, tahu, acar sayuran, dan sayuran rebus.\n\nPelaku usaha yang menjual barang tersebut harus memeriksa hal berikut.\n\n- Klasifikasi kena pajak·bebas pajak per produk pada POS atau pusat belanja online\n- Klasifikasi kena pajak saat menerbitkan faktur pajak atau struk tunai\n- Klasifikasi kena pajak·bebas pajak pada dokumen pembelian\n- Apakah dasar pengenaan pajak tercermin dalam laporan PPN\n\nJika masih diproses sebagai barang bebas pajak, dapat terjadi penjualan kena pajak yang tidak dilaporkan, sehingga master produk dan standar pembukuan harus segera diperiksa.\n\n### 3. Perpanjangan batas preferensial kredit pajak masukan dianggap untuk hasil pertanian bebas pajak\n\nPelaku usaha yang membeli hasil pertanian bebas pajak lalu memasok barang atau jasa kena pajak dapat menerima kredit pajak masukan dianggap dengan persyaratan tertentu. Usaha restoran, manufaktur makanan, dan sejenisnya sangat dipengaruhi oleh sistem ini.\n\nHingga akhir 2027, batas kredit preferensial diperpanjang sehingga baik pelaku usaha perorangan maupun badan usaha dapat menerapkan batas yang lebih menguntungkan daripada batas dasar.\n\n| Kategori pelaku usaha | Batas kredit dasar | Batas kredit preferensial |\n|---|---:|---:|\n| Pelaku usaha perorangan | 40~50% | 55~75% |\n| Badan usaha | 30% | 50% |\n\nUntuk kredit pajak masukan dianggap atas hasil pertanian bebas pajak, bukti seperti invoice per pemasok, slip penjualan kartu kredit, dan struk tunai sangat penting. Pelaku usaha dengan porsi pembelian hasil pertanian yang tinggi harus memeriksa sebelum pelaporan apakah ada invoice yang terlewat.\n\n### 4. Suku bunga sewa dianggap atas deposit sewa 2.9% per tahun\n\nPelaku usaha sewa properti dalam beberapa kasus harus menghitung sewa dianggap atas deposit sewa. Suku bunga deposito berjangka yang diterapkan pada pelaporan 2026 dinyatakan sebesar 2.9% per tahun.\n\nSewa dianggap adalah sistem yang memasukkan jumlah setara keuntungan pengelolaan deposit ke dalam dasar pengenaan pajak meskipun tidak menerima sewa bulanan sebenarnya. Jika suku bunga diterapkan salah, dapat terjadi kurang lapor atau lebih lapor, sehingga deposit dalam kontrak sewa, masa sewa, luas yang dikenakan pajak, dan suku bunga deposito berjangka harus diperiksa bersama.\n\n### 5. Kenaikan kriteria wajib pajak sederhana\n\nKriteria penerapan wajib pajak sederhana, yaitu jumlah nilai pasokan tahun sebelumnya, naik dari sebelumnya 80 juta won menjadi 104 juta won. Dengan demikian, pelaku usaha kecil yang menurut kriteria lama mendekati wajib pajak umum dapat diklasifikasikan sebagai wajib pajak sederhana menurut kriteria baru.\n\nWajib pajak sederhana memiliki beban pajak dan metode pelaporan yang berbeda dari wajib pajak umum, tetapi tidak bisa dianggap selalu lebih menguntungkan dalam semua hal. Khususnya, kewajiban penerbitan faktur pajak, metode kredit pajak masukan, kemungkinan mitra transaksi mengkreditkan pajak masukan, dan rasio nilai tambah per jenis usaha harus ditinjau bersama.\n\nHal yang harus diperiksa adalah sebagai berikut.\n\n- Periksa jenis perpajakan saat ini di Hometax\n- Periksa jumlah nilai pasokan tahun sebelumnya\n- Periksa apakah termasuk jenis usaha atau wilayah yang dikecualikan dari wajib pajak sederhana\n- Periksa apakah ada kewajiban menerbitkan faktur pajak\n- Periksa apakah struktur transaksi mengharuskan mitra usaha meminta penerbitan faktur pajak\n\n### 6. Berakhirnya pengembalian PPN atas layanan medis bedah kosmetik untuk turis asing\n\nSistem pengembalian PPN atas layanan medis bedah kosmetik bagi turis asing berakhir mulai 2026. Institusi medis atau pelaku usaha terkait harus berhati-hati agar tidak melaporkan atau memberikan panduan dengan metode pengembalian yang lama.\n\nJika masih ada panduan internal, sistem pembayaran, proses agen pengembalian, atau halaman panduan bahasa asing yang dijalankan sesuai sistem lama, hal tersebut harus dibereskan. Jika pengembalian diproses secara salah, hal itu dapat berujung pada penagihan tambahan atau keluhan pelanggan di kemudian hari.\n\n## Checklist per Jenis Usaha\n\n### Restoran·kafe·manufaktur makanan\n\n- Pastikan bukti pembelian hasil pertanian bebas pajak telah dikumpulkan tanpa terlewat.\n- Tinjau apakah batas preferensial kredit pajak masukan dianggap dapat diterapkan.\n- Jika menjual bahan pangan olahan sederhana kemasan botol·kaleng, periksa apakah sudah beralih menjadi kena pajak.\n- Periksa apakah kode kena pajak·bebas pajak per produk pada POS sudah sesuai standar terbaru.\n\n### YouTuber·kreator·pelaku usaha konten\n\n- Periksa apakah termasuk pelaku usaha industri penciptaan konten media.\n- Cocokkan data penyelesaian per platform dengan riwayat setoran rekening.\n- Jangan melewatkan jumlah yang menjadi objek penyerahan daftar rincian penjualan tunai.\n- Pendapatan dari platform luar negeri mungkin perlu ditinjau sebagai kena pajak, tarif nol, atau transaksi luar negeri tergantung struktur transaksi.\n\n### Usaha jual beli mobil bekas\n\n- Hitung batas kredit pajak masukan dianggap untuk transaksi setelah 1 Juli 2026.\n- Kelola nomor registrasi mobil dan nomor rangka per kendaraan.\n- Tinjau apakah bagian yang melebihi batas dapat dikreditkan ke depan.\n- Pisahkan nilai pembelian dengan faktur pajak dan nilai pembelian yang menjadi objek kredit pajak masukan dianggap.\n\n### Usaha sewa properti\n\n- Periksa apakah termasuk objek perhitungan sewa dianggap atas deposit sewa.\n- Pastikan suku bunga deposito berjangka 2.9% per tahun telah diterapkan.\n- Rapikan kontrak sewa, riwayat perubahan deposit, dan riwayat penerimaan sewa bulanan.\n- Jika menjalankan sewa kena pajak dan sewa bebas pajak bersama-sama, periksa juga alokasi pajak masukan bersama.\n\n### Usaha impor·distribusi\n\n- Periksa apakah termasuk objek perpanjangan pembebasan pajak untuk bahan pangan impor yang belum diolah seperti biji kakao.\n- Simpan sertifikat deklarasi impor dan data klasifikasi barang.\n- Tinjau apakah klasifikasi kena pajak·bebas pajak berubah pada tahap penjualan domestik.\n- Pastikan jenis faktur pajak atau invoice yang diterbitkan kepada mitra transaksi sudah benar.\n\n## Dokumen yang Harus Disiapkan Pelaku Usaha Sebelum Pelaporan\n\nKesalahan pelaporan PPN sebagian besar terjadi karena dokumen yang terlewat, kesalahan klasifikasi kena pajak·bebas pajak, dan ketidaksesuaian faktur pajak. Sebelum pelaporan, sebaiknya setidaknya siapkan dokumen berikut.\n\n| Dokumen | Alasan diperlukan |\n|---|---|\n| Faktur pajak·invoice penjualan | Memeriksa penjualan kena pajak·bebas pajak |\n| Faktur pajak·invoice pembelian | Meninjau kredit pajak masukan dan kredit pajak masukan dianggap |\n| Data penjualan kartu·struk tunai | Mencegah penjualan pelaporan yang terlewat |\n| Data penyelesaian platform online | Memeriksa penjualan aplikasi pengantaran, pusat belanja online, platform konten |\n| Riwayat masuk·keluar rekening | Mencocokkan penjualan tunai dan jumlah penerimaan sebenarnya |\n| Kontrak sewa | Memeriksa keberadaan tempat usaha dan sewa dianggap untuk usaha sewa |\n| Rincian utilitas·biaya pengelolaan | Membuktikan operasional tempat usaha |\n| Data pembelian·penjualan per kendaraan | Menghitung batas kredit mobil bekas |\n| Sertifikat deklarasi impor | Menentukan kena pajak·bebas pajak atas barang impor |\n\n## Prinsip Praktis untuk Mengurangi Kesalahan Pelaporan\n\n1. Periksa terlebih dahulu perubahan peraturan per jenis usaha. Tidak semua pelaku usaha dikenai aturan yang sama.\n2. Cocokkan jumlah faktur pajak dengan riwayat masuk·keluar dana sebenarnya.\n3. Pisahkan penjualan kena pajak, penjualan bebas pajak, dan penjualan tarif nol.\n4. Periksa apakah ada daftar rincian yang harus diserahkan.\n5. Untuk kredit, periksa bukan hanya apakah dapat diterima, tetapi juga batas dan persyaratan bukti.\n6. Untuk faktur pajak mitra transaksi yang mencurigakan, pastikan fakta transaksi sebelum pelaporan.\n7. Setelah pelaporan pun, simpan kontrak, daftar rincian, dan data penyelesaian.\n\n## Kesimpulan\n\nKata kunci yang khususnya harus diperhatikan pelaku usaha dalam pelaporan PPN 2026 adalah “penguatan sanksi”, “penyerahan daftar rincian”, “keberadaan tempat usaha”, “batas kredit”, dan “reklasifikasi kena pajak·bebas pajak”. YouTuber·kreator, usaha jual beli mobil bekas, usaha restoran, usaha distribusi makanan, dan usaha sewa properti memiliki dampak besar per jenis usaha sehingga perlu pemeriksaan terpisah sebelum pelaporan.\n\nPelaporan PPN yang akurat bukan sekadar prosedur membayar pajak, melainkan proses memeriksa struktur penjualan usaha, bukti biaya, dan stabilitas transaksi. Jika perubahan peraturan diperiksa lebih awal dan bukti dirapikan, sanksi yang tidak perlu dapat dikurangi dan kredit yang dapat diterima juga tidak akan terlewat.","content_html":"\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#sekilas-perubahan-pelaporan-ppn-tahun-2026\" class=\"anchor\" id=\"sekilas-perubahan-pelaporan-ppn-tahun-2026\"\u003e\u003c/a\u003eSekilas Perubahan Pelaporan PPN Tahun 2026\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha yang akan menghadapi pelaporan final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Juli 2026 tidak boleh berhenti hanya pada mengumpulkan data penjualan dan pembelian. Beberapa jenis usaha kini memiliki dokumen baru yang harus diserahkan, beberapa kredit pajak mengalami perubahan batas, dan pengawasan terhadap faktur pajak tidak sah serta tempat usaha dengan nama pinjaman juga diperkuat.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eKarena PPN memiliki siklus pelaporan yang berulang, setiap kali mungkin terasa mirip, tetapi jika melewatkan perubahan peraturan, masalah berikut dapat terjadi.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eAnda dapat membayar pajak lebih besar karena melewatkan kredit pajak yang seharusnya dapat diterima.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePelaporan pembetulan atau penagihan tambahan dapat timbul akibat klasifikasi kena pajak dan bebas pajak yang salah.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eAnda dapat menanggung sanksi karena melewatkan daftar rincian yang wajib diserahkan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eFaktur pajak dari mitra usaha yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya dapat menimbulkan sanksi atau risiko pemeriksaan.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003eTulisan ini merangkum pelaporan PPN semester pertama 2026 dan perubahan utama yang berlaku mulai semester kedua 2026 dari sudut pandang praktik pelaku usaha. Sebelum pelaporan sebenarnya, Anda harus memastikan secara akhir apakah ketentuan tersebut berlaku sesuai jenis usaha dan struktur transaksi Anda melalui National Tax Service, Hometax, kantor pajak setempat, atau kuasa pajak.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#tabel-ringkasan-perubahan-utama-tahun-2026\" class=\"anchor\" id=\"tabel-ringkasan-perubahan-utama-tahun-2026\"\u003e\u003c/a\u003eTabel Ringkasan Perubahan Utama Tahun 2026\u003c/h2\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eKategori\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003ePerubahan atau hal yang perlu diperhatikan\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eWaktu penerapan·pemeriksaan\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eHal yang harus dilakukan pelaku usaha\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eFaktur pajak fiktif\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003eTarif sanksi penerbitan·penerimaan naik dari 3% menjadi 4%\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eDiperiksa saat pelaporan 2026\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003ePeriksa kenyataan transaksi, kontrak, riwayat pembayaran, dokumen pengiriman\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eIndustri penciptaan konten media\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003eKewajiban menyerahkan daftar rincian penjualan tunai\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003ePelaporan final semester pertama 2026\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003ePeriksa apakah termasuk YouTuber·kreator dan serahkan daftar rincian\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003ePengelolaan pelaku usaha dengan nama pinjaman\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003eDasar penyerahan dokumen pembuktian operasional usaha sebenarnya diperjelas\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eSaat diminta kantor pajak atau saat pengelolaan pelaporan\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003eSimpan kontrak sewa, tagihan utilitas, kontrak kerja, foto tempat usaha\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eKredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003ePenetapan batas kredit dan sebagian dapat dikreditkan ke depan\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eSetelah 1 Juli 2026\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003eHitung batas kredit terlebih dahulu, kelola nomor registrasi mobil·nomor rangka\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eBahan pangan impor yang belum diolah\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003ePerpanjangan pembebasan PPN untuk sebagian barang seperti biji kakao\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eHingga 2027\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003ePeriksa apakah barang impor·distribusi memenuhi penerapan bebas pajak\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eBahan pangan olahan sederhana kemasan botol·kaleng\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003eBeralih menjadi kena pajak setelah pembebasan berakhir\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eTerus diperhatikan setelah 2025\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003eKlasifikasikan sebagai penjualan kena pajak dan refleksikan pada faktur pajak·pelaporan\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eKredit pajak masukan dianggap untuk hasil pertanian bebas pajak\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003ePerpanjangan batas kredit preferensial\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eHingga akhir 2027\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003eUsaha restoran dan lainnya harus memeriksa apakah ada kredit yang terlewat\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eSewa dianggap atas deposit sewa\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003eBerlaku suku bunga deposito berjangka 2.9% per tahun\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003ePelaporan masa pajak terkait\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003ePelaku usaha sewa harus memeriksa kembali rumus perhitungan sewa dianggap\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003eKriteria wajib pajak sederhana\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003eNaik menjadi 104 juta won berdasarkan nilai pasokan tahun sebelumnya\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eSaat memeriksa jenis perpajakan\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003ePeriksa jenis perpajakan dan kewajiban faktur pajak di Hometax\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori\"\u003ePengembalian PPN bedah kosmetik untuk turis asing\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Perubahan atau hal yang perlu diperhatikan\"\u003eSistem pengembalian PPN berakhir\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Waktu penerapan·pemeriksaan\"\u003eMulai 2026\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang harus dilakukan pelaku usaha\"\u003eHentikan penggunaan metode pengembalian yang lama\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#perubahan-yang-harus-segera-diperiksa-dalam-pelaporan-semester-pertama-2026\" class=\"anchor\" id=\"perubahan-yang-harus-segera-diperiksa-dalam-pelaporan-semester-pertama-2026\"\u003e\u003c/a\u003ePerubahan yang Harus Segera Diperiksa dalam Pelaporan Semester Pertama 2026\u003c/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#1-kenaikan-tarif-sanksi-penerbitanpenerimaan-faktur-pajak-fiktif\" class=\"anchor\" id=\"1-kenaikan-tarif-sanksi-penerbitanpenerimaan-faktur-pajak-fiktif\"\u003e\u003c/a\u003e1. Kenaikan tarif sanksi penerbitan·penerimaan faktur pajak fiktif\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eFaktur pajak yang diterbitkan atau diterima tanpa transaksi sebenarnya secara umum disebut faktur pajak fiktif. Menurut perubahan tahun 2026, tarif sanksi atas penerbitan·penerimaan faktur pajak fiktif naik dari 3% menjadi 4% dari nilai pasokan.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eHal pentingnya adalah bahwa faktur pajak fiktif bukan sekadar kesalahan dokumen. Jika faktur pajak saja yang dipertukarkan tanpa adanya transaksi sebenarnya, akibatnya dapat berupa pengkreditan pajak masukan secara tidak sah atau distorsi penjualan dan biaya. Karena itu, National Tax Service mengawasi faktur pajak tidak sah secara ketat.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha sebaiknya menyimpan dokumen berikut bersama untuk setiap transaksi.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eKontrak, surat pesanan, penawaran harga\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eFaktur pajak dan rincian transaksi\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eRiwayat transfer rekening, riwayat pembayaran kartu\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSurat pengiriman, konfirmasi pemeriksaan barang, resi pengiriman\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eHasil pekerjaan jasa, email, laporan kerja\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eStatus pendaftaran usaha mitra transaksi dan kontak sebenarnya\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003eKhususnya, untuk faktur pajak yang digunakan untuk mengklaim kredit pajak masukan, fakta bahwa “ada faktur pajak” saja tidak cukup. Harus diperiksa juga apakah barang atau jasa benar-benar diterima, apakah jumlah dan waktu pasokan sesuai, serta apakah mitra transaksi merupakan pelaku usaha yang normal.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#2-penyerahan-daftar-rincian-penjualan-tunai-oleh-industri-penciptaan-konten-media-seperti-youtuberkreator\" class=\"anchor\" id=\"2-penyerahan-daftar-rincian-penjualan-tunai-oleh-industri-penciptaan-konten-media-seperti-youtuberkreator\"\u003e\u003c/a\u003e2. Penyerahan daftar rincian penjualan tunai oleh industri penciptaan konten media seperti YouTuber·kreator\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eMulai pelaporan PPN semester pertama 2026, pelaku usaha yang menjalankan industri penciptaan konten media seperti YouTuber dan kreator wajib memastikan apakah mereka termasuk pihak yang harus menyerahkan daftar rincian penjualan tunai. Jika termasuk pihak wajib tetapi tidak menyerahkan daftar rincian penjualan tunai, sanksi sebesar 1% dari jumlah yang tidak diserahkan dapat dikenakan.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePelaku industri penciptaan konten media memiliki struktur pendapatan yang beragam.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePendapatan iklan platform\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eDonasi, keanggotaan, donasi serupa seperti Star Balloon·Super Chat\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBiaya produksi konten sponsor·iklan\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePenjualan kursus, e-book, merchandise\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eDana penyelesaian dari platform luar negeri\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePembayaran jasa individual yang diterima secara tunai atau transfer rekening\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003eDari jumlah tersebut, mana yang termasuk penjualan kena pajak, apakah perlu peninjauan tarif nol atau transaksi luar negeri, dan apakah menjadi objek penyerahan daftar rincian penjualan tunai dapat berbeda menurut struktur transaksi. Bahkan jika pelaporan diserahkan kepada kuasa pajak, Anda harus memberi tahu lebih dulu bahwa “ada pendapatan dari industri penciptaan konten media” serta data penyelesaian per platform.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha yang melapor sendiri harus memastikan tidak melewatkan lampiran atau kolom input daftar rincian penjualan tunai pada layar pelaporan Hometax.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#3-penguatan-penindakan-pelaku-usaha-dengan-nama-pinjaman-dan-pengelolaan-dokumen-pembuktian\" class=\"anchor\" id=\"3-penguatan-penindakan-pelaku-usaha-dengan-nama-pinjaman-dan-pengelolaan-dokumen-pembuktian\"\u003e\u003c/a\u003e3. Penguatan penindakan pelaku usaha dengan nama pinjaman dan pengelolaan dokumen pembuktian\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha dengan nama pinjaman adalah pihak yang mendaftarkan usaha atas nama orang lain yang bukan pelaku usaha sebenarnya, atau ketika pelaku usaha secara nama berbeda dari operator sebenarnya. Struktur seperti ini memiliki risiko pajak besar karena dapat terkait dengan penerbitan faktur pajak tidak sah, penghindaran tunggakan, dan penyembunyian pendapatan.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eDengan perubahan terkait PPN tahun 2026, dasar untuk menyerahkan dokumen yang membuktikan kondisi operasional usaha sebenarnya telah diperjelas. Karena kepala kantor pajak setempat dapat meminta penyerahan dokumen saat memeriksa keberadaan tempat usaha atau apakah usaha benar-benar dioperasikan, pelaku usaha normal pun lebih aman jika menyiapkan dokumen dasar.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eContoh dokumen pembuktian yang dapat diserahkan adalah sebagai berikut.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eDokumen\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eHal yang dapat diperiksa\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eKontrak sewa\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang dapat diperiksa\"\u003eLokasi tempat usaha dan hak penggunaan\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eRincian biaya pengelolaan seperti listrik·air·gas\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang dapat diperiksa\"\u003eApakah tempat usaha benar-benar digunakan\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eKontrak kerja\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang dapat diperiksa\"\u003eTenaga kerja dan substansi operasional\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eFoto bagian dalam·luar tempat usaha\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang dapat diperiksa\"\u003ePapan nama, fasilitas, persediaan, ruang kantor, dan lainnya\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eKontrak·surat pesanan mitra transaksi\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang dapat diperiksa\"\u003eApakah aktivitas usaha benar-benar dilakukan\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eRiwayat masuk·keluar dana penjualan·pembelian\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Hal yang dapat diperiksa\"\u003ePenggunaan rekening atas nama pelaku usaha dan alur transaksi\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eJika usaha dijalankan secara normal, tidak perlu terlalu khawatir. Namun, jika alamat pendaftaran usaha berbeda dari lokasi usaha sebenarnya, terdaftar atas nama keluarga·kenalan, atau nama rekening berbeda dari pelaku usaha, sebaiknya dibereskan terlebih dahulu.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#berlaku-setelah-1-juli-2026-batas-kredit-pajak-masukan-dianggap-untuk-mobil-bekas\" class=\"anchor\" id=\"berlaku-setelah-1-juli-2026-batas-kredit-pajak-masukan-dianggap-untuk-mobil-bekas\"\u003e\u003c/a\u003eBerlaku Setelah 1 Juli 2026: Batas Kredit Pajak Masukan Dianggap untuk Mobil Bekas\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eAda juga perubahan penting bagi pelaku usaha yang membeli dan menjual mobil bekas, seperti usaha jual beli mobil bekas. Mulai setelah 1 Juli 2026, kredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas akan memiliki batas.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSebelumnya, jika memenuhi persyaratan tertentu, 10/110 dari nilai perolehan dapat dikreditkan sebagai pajak masukan dianggap, tetapi setelah perubahan, kredit diterapkan dengan batas sebesar “jumlah penjualan dikurangi nilai pembelian dengan faktur pajak”.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#hal-yang-harus-diperiksa-dalam-praktik\" class=\"anchor\" id=\"hal-yang-harus-diperiksa-dalam-praktik\"\u003e\u003c/a\u003eHal yang harus diperiksa dalam praktik\u003c/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eNilai perolehan dan nilai penjualan harus dikelola terpisah untuk setiap kendaraan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNilai pembelian yang menerima faktur pajak dan nilai pembelian yang menjadi objek kredit pajak masukan dianggap harus dipisahkan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eUntuk jumlah yang tidak dapat dikreditkan karena melebihi batas, perlu diperiksa apakah dapat dikreditkan ke depan selama 1 tahun.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSaat mengajukan kredit, nomor registrasi mobil dan nomor rangka harus diserahkan tambahan, sehingga data identifikasi per kendaraan tidak boleh terlewat.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha mobil bekas sebaiknya menghitung terlebih dahulu jumlah kredit yang dapat diterima mulai transaksi semester kedua. Karena dapat terjadi bagian yang melebihi batas kredit, secara praktik lebih aman membuat tabel pengelolaan bulanan atau per kendaraan dan meninjaunya bersama kuasa pajak.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#hal-dari-perubahan-sebelumnya-yang-tetap-harus-diperhatikan-pada-2026\" class=\"anchor\" id=\"hal-dari-perubahan-sebelumnya-yang-tetap-harus-diperhatikan-pada-2026\"\u003e\u003c/a\u003eHal dari Perubahan Sebelumnya yang Tetap Harus Diperhatikan pada 2026\u003c/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#1-perpanjangan-pembebasan-ppn-untuk-bahan-pangan-impor-yang-belum-diolah-seperti-biji-kakao\" class=\"anchor\" id=\"1-perpanjangan-pembebasan-ppn-untuk-bahan-pangan-impor-yang-belum-diolah-seperti-biji-kakao\"\u003e\u003c/a\u003e1. Perpanjangan pembebasan PPN untuk bahan pangan impor yang belum diolah seperti biji kakao\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003ePembebasan PPN untuk sebagian bahan pangan impor yang belum diolah seperti biji kakao, kulit·cangkang kakao, dan lainnya diperpanjang hingga 2027. Pelaku usaha yang mengimpor atau mendistribusikan barang terkait harus memeriksa klasifikasi barang dan bentuk transaksi apakah penerapan bebas pajak tetap dapat dilakukan sama seperti sebelumnya hingga 2027.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eUntuk makanan impor, sulit menentukan kena pajak atau bebas pajak hanya berdasarkan nama barang. Karena penilaian dapat berbeda menurut barang yang sebenarnya dilaporkan ke bea cukai, tingkat pengolahan, bentuk kemasan, dan cara penjualan di dalam negeri, sebaiknya simpan sertifikat deklarasi impor bersama data klasifikasi barang.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#2-peralihan-bahan-pangan-olahan-sederhana-kemasan-botolkaleng-menjadi-kena-pajak\" class=\"anchor\" id=\"2-peralihan-bahan-pangan-olahan-sederhana-kemasan-botolkaleng-menjadi-kena-pajak\"\u003e\u003c/a\u003e2. Peralihan bahan pangan olahan sederhana kemasan botol·kaleng menjadi kena pajak\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eSebagian bahan pangan olahan sederhana yang dikemas dalam botol atau kaleng dahulu merupakan objek pembebasan PPN, tetapi setelah masa pembebasan berakhir, telah beralih menjadi objek kena pajak. Contohnya disebutkan antara lain kecap, doenjang, gochujang, kimchi, jeotgal, tahu, acar sayuran, dan sayuran rebus.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha yang menjual barang tersebut harus memeriksa hal berikut.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eKlasifikasi kena pajak·bebas pajak per produk pada POS atau pusat belanja online\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlasifikasi kena pajak saat menerbitkan faktur pajak atau struk tunai\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlasifikasi kena pajak·bebas pajak pada dokumen pembelian\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eApakah dasar pengenaan pajak tercermin dalam laporan PPN\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003cp\u003eJika masih diproses sebagai barang bebas pajak, dapat terjadi penjualan kena pajak yang tidak dilaporkan, sehingga master produk dan standar pembukuan harus segera diperiksa.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#3-perpanjangan-batas-preferensial-kredit-pajak-masukan-dianggap-untuk-hasil-pertanian-bebas-pajak\" class=\"anchor\" id=\"3-perpanjangan-batas-preferensial-kredit-pajak-masukan-dianggap-untuk-hasil-pertanian-bebas-pajak\"\u003e\u003c/a\u003e3. Perpanjangan batas preferensial kredit pajak masukan dianggap untuk hasil pertanian bebas pajak\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha yang membeli hasil pertanian bebas pajak lalu memasok barang atau jasa kena pajak dapat menerima kredit pajak masukan dianggap dengan persyaratan tertentu. Usaha restoran, manufaktur makanan, dan sejenisnya sangat dipengaruhi oleh sistem ini.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eHingga akhir 2027, batas kredit preferensial diperpanjang sehingga baik pelaku usaha perorangan maupun badan usaha dapat menerapkan batas yang lebih menguntungkan daripada batas dasar.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eKategori pelaku usaha\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eBatas kredit dasar\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eBatas kredit preferensial\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori pelaku usaha\"\u003ePelaku usaha perorangan\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Batas kredit dasar\"\u003e40~50%\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Batas kredit preferensial\"\u003e55~75%\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Kategori pelaku usaha\"\u003eBadan usaha\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Batas kredit dasar\"\u003e30%\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Batas kredit preferensial\"\u003e50%\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003cp\u003eUntuk kredit pajak masukan dianggap atas hasil pertanian bebas pajak, bukti seperti invoice per pemasok, slip penjualan kartu kredit, dan struk tunai sangat penting. Pelaku usaha dengan porsi pembelian hasil pertanian yang tinggi harus memeriksa sebelum pelaporan apakah ada invoice yang terlewat.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#4-suku-bunga-sewa-dianggap-atas-deposit-sewa-29-per-tahun\" class=\"anchor\" id=\"4-suku-bunga-sewa-dianggap-atas-deposit-sewa-29-per-tahun\"\u003e\u003c/a\u003e4. Suku bunga sewa dianggap atas deposit sewa 2.9% per tahun\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003ePelaku usaha sewa properti dalam beberapa kasus harus menghitung sewa dianggap atas deposit sewa. Suku bunga deposito berjangka yang diterapkan pada pelaporan 2026 dinyatakan sebesar 2.9% per tahun.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eSewa dianggap adalah sistem yang memasukkan jumlah setara keuntungan pengelolaan deposit ke dalam dasar pengenaan pajak meskipun tidak menerima sewa bulanan sebenarnya. Jika suku bunga diterapkan salah, dapat terjadi kurang lapor atau lebih lapor, sehingga deposit dalam kontrak sewa, masa sewa, luas yang dikenakan pajak, dan suku bunga deposito berjangka harus diperiksa bersama.\u003c/p\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#5-kenaikan-kriteria-wajib-pajak-sederhana\" class=\"anchor\" id=\"5-kenaikan-kriteria-wajib-pajak-sederhana\"\u003e\u003c/a\u003e5. Kenaikan kriteria wajib pajak sederhana\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eKriteria penerapan wajib pajak sederhana, yaitu jumlah nilai pasokan tahun sebelumnya, naik dari sebelumnya 80 juta won menjadi 104 juta won. Dengan demikian, pelaku usaha kecil yang menurut kriteria lama mendekati wajib pajak umum dapat diklasifikasikan sebagai wajib pajak sederhana menurut kriteria baru.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eWajib pajak sederhana memiliki beban pajak dan metode pelaporan yang berbeda dari wajib pajak umum, tetapi tidak bisa dianggap selalu lebih menguntungkan dalam semua hal. Khususnya, kewajiban penerbitan faktur pajak, metode kredit pajak masukan, kemungkinan mitra transaksi mengkreditkan pajak masukan, dan rasio nilai tambah per jenis usaha harus ditinjau bersama.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eHal yang harus diperiksa adalah sebagai berikut.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa jenis perpajakan saat ini di Hometax\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa jumlah nilai pasokan tahun sebelumnya\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah termasuk jenis usaha atau wilayah yang dikecualikan dari wajib pajak sederhana\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah ada kewajiban menerbitkan faktur pajak\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah struktur transaksi mengharuskan mitra usaha meminta penerbitan faktur pajak\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#6-berakhirnya-pengembalian-ppn-atas-layanan-medis-bedah-kosmetik-untuk-turis-asing\" class=\"anchor\" id=\"6-berakhirnya-pengembalian-ppn-atas-layanan-medis-bedah-kosmetik-untuk-turis-asing\"\u003e\u003c/a\u003e6. Berakhirnya pengembalian PPN atas layanan medis bedah kosmetik untuk turis asing\u003c/h3\u003e\n\u003cp\u003eSistem pengembalian PPN atas layanan medis bedah kosmetik bagi turis asing berakhir mulai 2026. Institusi medis atau pelaku usaha terkait harus berhati-hati agar tidak melaporkan atau memberikan panduan dengan metode pengembalian yang lama.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eJika masih ada panduan internal, sistem pembayaran, proses agen pengembalian, atau halaman panduan bahasa asing yang dijalankan sesuai sistem lama, hal tersebut harus dibereskan. Jika pengembalian diproses secara salah, hal itu dapat berujung pada penagihan tambahan atau keluhan pelanggan di kemudian hari.\u003c/p\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#checklist-per-jenis-usaha\" class=\"anchor\" id=\"checklist-per-jenis-usaha\"\u003e\u003c/a\u003eChecklist per Jenis Usaha\u003c/h2\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#restorankafemanufaktur-makanan\" class=\"anchor\" id=\"restorankafemanufaktur-makanan\"\u003e\u003c/a\u003eRestoran·kafe·manufaktur makanan\u003c/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePastikan bukti pembelian hasil pertanian bebas pajak telah dikumpulkan tanpa terlewat.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eTinjau apakah batas preferensial kredit pajak masukan dianggap dapat diterapkan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eJika menjual bahan pangan olahan sederhana kemasan botol·kaleng, periksa apakah sudah beralih menjadi kena pajak.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah kode kena pajak·bebas pajak per produk pada POS sudah sesuai standar terbaru.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#youtuberkreatorpelaku-usaha-konten\" class=\"anchor\" id=\"youtuberkreatorpelaku-usaha-konten\"\u003e\u003c/a\u003eYouTuber·kreator·pelaku usaha konten\u003c/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah termasuk pelaku usaha industri penciptaan konten media.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eCocokkan data penyelesaian per platform dengan riwayat setoran rekening.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eJangan melewatkan jumlah yang menjadi objek penyerahan daftar rincian penjualan tunai.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePendapatan dari platform luar negeri mungkin perlu ditinjau sebagai kena pajak, tarif nol, atau transaksi luar negeri tergantung struktur transaksi.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#usaha-jual-beli-mobil-bekas\" class=\"anchor\" id=\"usaha-jual-beli-mobil-bekas\"\u003e\u003c/a\u003eUsaha jual beli mobil bekas\u003c/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eHitung batas kredit pajak masukan dianggap untuk transaksi setelah 1 Juli 2026.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKelola nomor registrasi mobil dan nomor rangka per kendaraan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eTinjau apakah bagian yang melebihi batas dapat dikreditkan ke depan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePisahkan nilai pembelian dengan faktur pajak dan nilai pembelian yang menjadi objek kredit pajak masukan dianggap.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#usaha-sewa-properti\" class=\"anchor\" id=\"usaha-sewa-properti\"\u003e\u003c/a\u003eUsaha sewa properti\u003c/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah termasuk objek perhitungan sewa dianggap atas deposit sewa.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePastikan suku bunga deposito berjangka 2.9% per tahun telah diterapkan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eRapikan kontrak sewa, riwayat perubahan deposit, dan riwayat penerimaan sewa bulanan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eJika menjalankan sewa kena pajak dan sewa bebas pajak bersama-sama, periksa juga alokasi pajak masukan bersama.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch3\u003e\n\u003ca href=\"#usaha-impordistribusi\" class=\"anchor\" id=\"usaha-impordistribusi\"\u003e\u003c/a\u003eUsaha impor·distribusi\u003c/h3\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah termasuk objek perpanjangan pembebasan pajak untuk bahan pangan impor yang belum diolah seperti biji kakao.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSimpan sertifikat deklarasi impor dan data klasifikasi barang.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eTinjau apakah klasifikasi kena pajak·bebas pajak berubah pada tahap penjualan domestik.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePastikan jenis faktur pajak atau invoice yang diterbitkan kepada mitra transaksi sudah benar.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#dokumen-yang-harus-disiapkan-pelaku-usaha-sebelum-pelaporan\" class=\"anchor\" id=\"dokumen-yang-harus-disiapkan-pelaku-usaha-sebelum-pelaporan\"\u003e\u003c/a\u003eDokumen yang Harus Disiapkan Pelaku Usaha Sebelum Pelaporan\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eKesalahan pelaporan PPN sebagian besar terjadi karena dokumen yang terlewat, kesalahan klasifikasi kena pajak·bebas pajak, dan ketidaksesuaian faktur pajak. Sebelum pelaporan, sebaiknya setidaknya siapkan dokumen berikut.\u003c/p\u003e\n\u003cdiv class=\"overflow-x-auto\"\u003e\u003ctable\u003e\n\u003cthead\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003cth\u003eDokumen\u003c/th\u003e\n\u003cth\u003eAlasan diperlukan\u003c/th\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/thead\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eFaktur pajak·invoice penjualan\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMemeriksa penjualan kena pajak·bebas pajak\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eFaktur pajak·invoice pembelian\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMeninjau kredit pajak masukan dan kredit pajak masukan dianggap\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eData penjualan kartu·struk tunai\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMencegah penjualan pelaporan yang terlewat\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eData penyelesaian platform online\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMemeriksa penjualan aplikasi pengantaran, pusat belanja online, platform konten\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eRiwayat masuk·keluar rekening\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMencocokkan penjualan tunai dan jumlah penerimaan sebenarnya\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eKontrak sewa\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMemeriksa keberadaan tempat usaha dan sewa dianggap untuk usaha sewa\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eRincian utilitas·biaya pengelolaan\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMembuktikan operasional tempat usaha\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eData pembelian·penjualan per kendaraan\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMenghitung batas kredit mobil bekas\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd data-label=\"Dokumen\"\u003eSertifikat deklarasi impor\u003c/td\u003e\n\u003ctd data-label=\"Alasan diperlukan\"\u003eMenentukan kena pajak·bebas pajak atas barang impor\u003c/td\u003e\n\u003c/tr\u003e\n\u003c/tbody\u003e\n\u003c/table\u003e\u003c/div\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#prinsip-praktis-untuk-mengurangi-kesalahan-pelaporan\" class=\"anchor\" id=\"prinsip-praktis-untuk-mengurangi-kesalahan-pelaporan\"\u003e\u003c/a\u003ePrinsip Praktis untuk Mengurangi Kesalahan Pelaporan\u003c/h2\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa terlebih dahulu perubahan peraturan per jenis usaha. Tidak semua pelaku usaha dikenai aturan yang sama.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eCocokkan jumlah faktur pajak dengan riwayat masuk·keluar dana sebenarnya.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePisahkan penjualan kena pajak, penjualan bebas pajak, dan penjualan tarif nol.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePeriksa apakah ada daftar rincian yang harus diserahkan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eUntuk kredit, periksa bukan hanya apakah dapat diterima, tetapi juga batas dan persyaratan bukti.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eUntuk faktur pajak mitra transaksi yang mencurigakan, pastikan fakta transaksi sebelum pelaporan.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSetelah pelaporan pun, simpan kontrak, daftar rincian, dan data penyelesaian.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003ch2\u003e\n\u003ca href=\"#kesimpulan\" class=\"anchor\" id=\"kesimpulan\"\u003e\u003c/a\u003eKesimpulan\u003c/h2\u003e\n\u003cp\u003eKata kunci yang khususnya harus diperhatikan pelaku usaha dalam pelaporan PPN 2026 adalah “penguatan sanksi”, “penyerahan daftar rincian”, “keberadaan tempat usaha”, “batas kredit”, dan “reklasifikasi kena pajak·bebas pajak”. YouTuber·kreator, usaha jual beli mobil bekas, usaha restoran, usaha distribusi makanan, dan usaha sewa properti memiliki dampak besar per jenis usaha sehingga perlu pemeriksaan terpisah sebelum pelaporan.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003ePelaporan PPN yang akurat bukan sekadar prosedur membayar pajak, melainkan proses memeriksa struktur penjualan usaha, bukti biaya, dan stabilitas transaksi. Jika perubahan peraturan diperiksa lebih awal dan bukti dirapikan, sanksi yang tidak perlu dapat dikurangi dan kredit yang dapat diterima juga tidak akan terlewat.\u003c/p\u003e\n","tags":["PPN","Pelaporan pajak","Pengusaha perorangan","Badan usaha","Manajemen pajak"],"faqs":[{"question":"Apa perubahan yang harus diperiksa terlebih dahulu dalam pelaporan PPN tahun 2026?","answer":"Hal yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah kenaikan tarif sanksi untuk faktur pajak fiktif, penyampaian daftar rincian penjualan tunai untuk usaha penciptaan konten media, pengelolaan dokumen pembuktian tempat usaha dengan penyamaran nama, serta penetapan batas kredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas. Bergantung pada jenis usaha, pembedaan makanan yang dikenai pajak dan dibebaskan pajak, kredit pajak masukan dianggap untuk hasil pertanian bebas pajak, serta kriteria wajib pajak sederhana juga penting."},{"question":"Bagaimana tarif sanksi untuk faktur pajak fiktif berubah pada tahun 2026?","answer":"Tarif sanksi untuk faktur pajak fiktif yang diterbitkan atau diterima tanpa transaksi nyata dinaikkan dari 3% menjadi 4% dari nilai penyerahan. Pelaku usaha harus menyimpan bukan hanya faktur pajak, tetapi juga dokumen yang membuktikan transaksi nyata, seperti kontrak, rincian setoran, dan dokumen pengiriman barang."},{"question":"Apakah sanksi dapat timbul meskipun saya tidak tahu bahwa faktur pajak yang diterbitkan oleh mitra transaksi bermasalah?","answer":"Jika dinilai tidak ada transaksi nyata atau faktur pajak tidak sesuai fakta, penerima juga dapat menghadapi risiko sanksi. Karena itu, sebelum menerima kredit pajak masukan, lebih aman untuk memeriksa mitra transaksi, isi penyerahan, rincian pembayaran, serta fakta pengiriman barang atau pelaksanaan jasa."},{"question":"Apakah YouTuber atau kreator juga harus menyampaikan daftar rincian penjualan tunai?","answer":"Pelaku usaha yang menjalankan usaha penciptaan konten media harus memeriksa apakah mereka termasuk pihak yang wajib menyampaikan daftar rincian penjualan tunai saat pelaporan PPN semester pertama 2026. Jika jumlah yang wajib dilaporkan terlewat, sanksi sebesar 1% dari jumlah yang tidak disampaikan dapat dikenakan."},{"question":"Dokumen penghasilan apa yang harus disiapkan oleh pelaku usaha penciptaan konten media?","answer":"Sebaiknya siapkan dokumen penyelesaian pendapatan iklan platform, rincian donasi, kontrak sponsor dan iklan, rincian setoran rekening, serta dokumen penjualan e-book, kursus, dan merchandise. Pendapatan dari platform luar negeri mungkin perlu ditinjau secara terpisah tergantung pada struktur transaksinya."},{"question":"Dokumen apa yang harus disimpan untuk menghadapi penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha dengan penyamaran nama?","answer":"Sebaiknya simpan perjanjian sewa, rincian biaya pengelolaan seperti tagihan listrik, air, dan gas, perjanjian kerja, foto bagian dalam dan luar tempat usaha, kontrak dengan mitra transaksi, serta rincian keluar-masuk dana rekening atas nama pelaku usaha. Dokumen-dokumen ini membantu membuktikan apakah usaha benar-benar dijalankan."},{"question":"Sejak kapan batas kredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas berlaku?","answer":"Batas kredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas disimpulkan berlaku untuk transaksi sejak 1 Juli 2026. Karena itu, kriteria penerapan untuk pelaporan semester pertama 2026 dan transaksi semester kedua harus dikelola secara terpisah."},{"question":"Informasi tambahan apa yang diperlukan saat mengajukan kredit pajak masukan dianggap untuk mobil bekas?","answer":"Saat mengajukan kredit, nomor registrasi kendaraan dan nomor rangka harus disampaikan tambahan, sehingga informasi identifikasi setiap kendaraan harus dikelola dengan akurat. Nilai perolehan, harga jual, dan nilai pembelian pada faktur pajak untuk setiap kendaraan juga harus disusun agar batas kredit dapat dihitung."},{"question":"Berapa kriteria wajib pajak sederhana pada tahun 2026?","answer":"Jumlah total imbalan penyerahan tahun sebelumnya, yang menjadi kriteria penerapan wajib pajak sederhana, dinaikkan menjadi 104 juta won. Namun, karena mungkin ada pengecualian seperti jenis usaha, wilayah, dan kewajiban penerbitan faktur pajak, Anda harus memeriksa jenis pajak Anda di Hometax."},{"question":"Jika berubah menjadi wajib pajak sederhana, apakah pasti lebih menguntungkan?","answer":"Wajib pajak sederhana dapat menguntungkan dari sisi pelaporan dan beban pajak, tetapi tidak selalu menguntungkan. Perlu ditinjau bersama apakah mitra transaksi meminta penerbitan faktur pajak, bagaimana struktur kredit pajak masukan, dan bagaimana tarif nilai tambah per jenis usaha diterapkan."},{"question":"Apakah makanan olahan sederhana yang dikemas dalam botol atau kaleng dibebaskan dari PPN?","answer":"Sebagian makanan olahan sederhana yang dikemas dalam botol, kaleng, dan sejenisnya telah beralih menjadi objek pajak setelah masa pembebasan pajaknya berakhir. Jika menjual kecap asin, doenjang, gochujang, kimchi, jeotgal, tahu, acar, sayuran rebus, dan sebagainya, pembedaan kena pajak atau bebas pajak untuk setiap produk harus diperiksa kembali."},{"question":"Sampai kapan batas preferensial kredit pajak masukan dianggap untuk hasil pertanian bebas pajak berlaku?","answer":"Batas preferensial kredit pajak masukan dianggap untuk hasil pertanian bebas pajak disimpulkan telah diperpanjang hingga akhir tahun 2027. Pelaku usaha yang banyak membeli hasil pertanian bebas pajak, seperti usaha restoran atau manufaktur makanan, sebaiknya memeriksa bukti dan batas kredit sebelum pelaporan."},{"question":"Berapa tingkat bunga yang diterapkan dalam perhitungan sewa dianggap atas jaminan sewa?","answer":"Dalam pelaporan tahun 2026, suku bunga deposito berjangka yang diterapkan saat menghitung pendapatan sewa yang dianggap berasal dari uang jaminan sewa ditetapkan sebesar 2,9% per tahun. Pelaku usaha penyewaan harus memeriksa bersama-sama uang jaminan, masa sewa, dan apakah termasuk objek pajak untuk mengurangi kesalahan perhitungan."},{"question":"Apakah pengembalian PPN atas layanan medis kecantikan dan bedah plastik untuk wisatawan asing masih dapat dilakukan?","answer":"Skema pengembalian pajak pertambahan nilai atas layanan medis kecantikan dan bedah plastik untuk wisatawan asing telah dihentikan mulai tahun 2026. Institusi medis terkait harus memeriksa agar panduan pengembalian yang lama, proses pembayaran, dan cara pelaporan tidak lagi diterapkan."},{"question":"Apa yang harus diperiksa di Hometax sebelum melaporkan pajak pertambahan nilai?","answer":"Di Hometax, Anda harus memeriksa jenis perpajakan, rincian penerbitan dan penerimaan faktur pajak elektronik, penjualan kartu, tanda terima tunai, rincian pemberitahuan pendahuluan atau pelaporan pendahuluan, serta item dokumen lampiran formulir pelaporan. Tergantung jenis usaha, dokumen terkait laporan rincian penjualan tunai atau kredit pajak masukan yang dianggap juga perlu diperiksa tambahan."}],"sources":[{"url":"https://www.nts.go.kr","title":"Layanan Pajak Nasional","type":"source"},{"url":"https://www.hometax.go.kr","title":"Hometax Layanan Pajak Nasional","type":"source"},{"url":"https://www.law.go.kr","title":"Pusat Informasi Peraturan Perundang-undangan Nasional","type":"source"}],"images":[{"id":219,"url":"https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MjE0MCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--ce37fd00cb65d8b7273d448e145e424b4803028e/ai-35093873.webp","is_representative":true,"generation_method":"ai_image","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","translations":{"ko":{"alt":"서류와 계산기 앞에 앉은 사업자와 세금 관련 아이콘 일러스트","caption":"부가가치세 신고와 공제 항목을 점검하는 사업자를 표현한 일러스트입니다.","description":null},"en":{"alt":"Business owner at a desk with documents, calculator, checklist, and tax-related icons","caption":"The illustration shows a business owner reviewing VAT filing and deduction items.","description":null},"ja":{"alt":"書類と電卓の前に座る事業者と税務関連アイコンのイラスト","caption":"消費税申告と控除項目を確認する事業者を表したイラストです。","description":null},"es":{"alt":"Empresaria en un escritorio con documentos, calculadora, lista e iconos fiscales","caption":"La ilustración muestra a una empresaria revisando declaraciones de IVA y deducciones.","description":null},"id":{"alt":"Pemilik usaha di meja dengan dokumen, kalkulator, daftar cek, dan ikon pajak","caption":"Ilustrasi ini menggambarkan pemilik usaha meninjau pelaporan PPN dan item pengurangan.","description":null},"pt":{"alt":"Empresária à mesa com documentos, calculadora, checklist e ícones fiscais","caption":"A ilustração mostra uma empresária revisando a declaração de IVA e itens de dedução.","description":null},"zh-hant":{"alt":"坐在桌前的業主，周圍有文件、計算機、清單與稅務圖示","caption":"插圖呈現業主檢查增值稅申報與扣抵項目的情境。","description":null}}},{"id":220,"url":"https://injoys.com/rails/active_storage/blobs/redirect/eyJfcmFpbHMiOnsiZGF0YSI6MjE0NiwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==--057bf11f192081baf5499cc90413cc933ad83c66/ai-360066b5.webp","is_representative":false,"generation_method":"ai_image","license":"ai_generated","mime_type":"image/webp","translations":{"ko":{"alt":"방패와 체크 표시, 서류와 돋보기 주변에 차량·식비·매장 등 공제 항목이 연결된 일러스트","caption":"부가가치세 신고 시 공제 가능 항목과 주의할 비용을 점검하는 장면입니다.","description":null},"en":{"alt":"Shield, documents, and magnifier linked to vehicles, meals, utilities, retail, and warning icons","caption":"The illustration shows VAT-related expense categories being checked for deductions and risks.","description":null},"ja":{"alt":"盾と書類、虫眼鏡の周囲に車両費や飲食費、店舗、警告アイコンが並ぶイラスト","caption":"消費税申告で控除対象と注意すべき費用を確認する様子を示しています。","description":null},"es":{"alt":"Escudo, documentos y lupa conectados con vehículos, alimentos, tienda y alertas de gastos","caption":"La ilustración muestra categorías de gastos revisadas para deducciones y riesgos del IVA.","description":null},"id":{"alt":"Perisai, dokumen, dan kaca pembesar terhubung ke kendaraan, makanan, toko, dan ikon peringatan","caption":"Ilustrasi ini menunjukkan kategori biaya yang diperiksa untuk potongan dan risiko PPN.","description":null},"pt":{"alt":"Escudo, documentos e lupa ligados a veículos, alimentos, loja e alertas de despesas","caption":"A ilustração mostra categorias de despesas avaliadas para créditos e riscos de IVA.","description":null},"zh-hant":{"alt":"盾牌、文件與放大鏡連結車輛、餐飲、店鋪和費用警示圖示","caption":"這張插圖呈現申報加值稅時檢查可扣抵項目與風險費用的情境。","description":null}}}],"published_at":"2026-07-18T22:12:24+09:00","updated_at":"2026-07-18T22:12:24+09:00","license":"cc_by","translation_status":"reviewed","available_locales":["ko","en","ja","es"],"data_locales":["ko","en","ja","es","id","pt","zh-hant"],"url":"https://injoys.com/en/articles/2026-vat-changes-korea-business-guide"}